Pemerintahan siapapun di negeri ini pasti sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan akan beras. Maklum, sampai hari ini beras masih menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Dan upaya diversifikasi pangan tersebut belum banyak mendatangkan hasil. Jadi, wajar bila pemerintah Jokowi – JK berupaya khusus mewujudkan swasembada pangan, terutama beras, jagung, dan kedelai.
Pemerintah mengklaim, produksi beras meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir dan tahun ini tidak perlu impor. Kepala Pusat dan Sistem Informasi, Kementan, Suwandi menegaskan, sejak Januari 2016 hingga awal Oktober 2017 pemerintah tidak mengeluarkan rekomendasi impor maupun izin impor beras medium.
“Berdasarkan data BPS, Januari hingga Agustus 2017 Indonesia impor beras 191 ribu ton. Tapi itu beras pecah 100% (menir) sebanyak 188 ribu ton. Sisa nya berupa benih dan beras khusus,” jelas Suwandi (6/9). Saat ini stok beras milik Bulog mencapai 1,53 juta ton. Stok tersebut, lanjut Suwandi, aman untuk memenuhi kebutuhan beras hingga April 2018.
Sementara selama September 2017, stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) terpantau lebih dari 40 ribu ton perharinya. Stok terendah terpantau pada 7 September 2017 dengan total stok akhir 43.409 ton. Setiap hari stok itu terus bertambah.
Hingga 5 Oktober 2017, stok akhir beras terpantau sebanyak 53.947 ton. Atur Harga. Mulyadi Hendiawan, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Kementan, menyadari, beras termasuk komoditas strategis yang sangat mempengaruhi inflasi nasional.
Karena itu penerapan harga eceran tertinggi (HET) menjadi salah satu opsi untuk menjaga stabilitas harga beras. “Perlu keseimbangan harga antara produsen sampai konsumen atau petani-pedagang-masyarakat supaya harga stabil,” ujar Mulyadi dalam seminar publik “Mencari Kebijakan Beras yang Seimbang: Apakah HET Pilihan Tepat?” di Jakarta (7/9).
