Suara tentang rencana pemerintah melibatkan swasta dalam pengembangan bandara-bandara di Indonesia kembali bergema nyaring di awal Februari 2018. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjadi titik arah datangnya gema itu. Sebab, di awal bulan tersebut, di sela-sela rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2019, Luhut menyatakan bahwa rencana menyerahkan pengelolaan infrastruktur bandara ke swasta akan segera diwujudkan.
Menurut Luhut, rencana itu adalah perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dan ada lima bandara yang pengelolaannya bakal dilepas kepada swasta. Bandara-bandara itu adalah Bandara Silangit (Sumatera Utara), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), bandara yang ada di Pulau Bangka Belitung, serta bandara yang ada di Jakarta. Meskipun Luhut tidak menyebut nama bandara di Jakarta yang ia maksud, tentunya publik bisa menebak bahwa itu adalah Bandara Soekarno-Hatta.
Kebijakan tersebut, kata Luhut, diperlukan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih banyak diarahkan ke proyek-proyek infrastruktur lainnya. Ia juga menegaskan bahwa itu bukan berarti pemerintah melepaskan aset negara sepenuhnya kepada swasta atau menjual aset negara karena pelaksanaannya dilakukan dengan batasan-batasan tertentu. Ia pun memastikan bahwa rencana tersebut adalah salah satu strategi pendanaan.
Luhut juga menjelaskan bahwa ide menyertakan dana swasta muncul setelah Presiden Jokowi kembali dari lawatannya ke beberapa negara di kawasan Asia Selatan beberapa waktu lalu. Rupanya, Presiden Jokowi terkesan oleh pembangunan infrastruktur di Pakistan, termasuk skema pengelolaan bandara di sana.
