Musuh Baru KPK. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan berhadaoan dengan wakil rakyat atau kepolisian, melainkan dengan dirinya sendiri.
Setelah dalam persidangan kasus E-KTP, terdakwa Setya Novanto menyebut dua menteri Presiden Joko Widodo menerima duit E-KTP sewaktu menjadi wakil rakyat, banyak pihak mendesak KPK untuk memeriksa keduanya.
Dua nama itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Mereka pernah menjadi anggota DPR periode 2009-2014, saat proyek E-KTP dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun kini KPK belum memeriksa mereka. Tak urung muncul dugaan KPK tebang pilih dan tidak berani menyentuh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. Maklumlah PDIP adalah partai utama yang mengantar Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.
Apabila KPK tidak memproses mereka secara hukum, maka lembaga ini akan meruntuhkan citranya sendiri. Ketakutan dan sikap tebang pilih akan menjadi musuh KPK yang paling berbahaya.