Regulasi diperlonggar, semoga waralaba kian tumbuh. Beberapa regulasi franchise rencananya akan diubah untuk melonggarkan aturan berbisnis waralaba di Indonesia. Beberapa aturan yang semula ketat akan dibuat mudah. Sejumlah aturan yang sifatnya membatasi akan dihapus untuk menggairahkan usaha waralaba.

Aturan-aturan yang akan disimplifikasi tersebut tertuang dalam Permendag No.53/2012 tentang Penyelenggaraa Waralaba, Permendag No.68/2012 tentang Waralaba dan Jenis usaha Toko Modern, Permendag No.7/ 2013 tentang Kemitraan Waralaba, dan Permendag No.70/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern. Dengan kebijakan baru ini, pemerintah mengharapkanterjadinya peningkatan arus investasi dan menaikan jumlah pendaftar waralaba di Kementerian Perdagangan.

Iqbal Shoffan Shofwan, Kasubdit Distribusi Langsung dan Waralaba Kementerian Perdagangan mengatakan, selama ini pemerintah ingin menggenjot jumlah pendaftaran waralaba. Namun, akibat rumitnya peraturan, pengusaha mengalami kesulitan “Kita lihat saja, peraturan mana saja yang tidak relevan.

Kalau tidak relevan, kenapa harus dipertahankan,” katanya sebagaimana dikutip dari berbagai sumber. Untuk itu, kata dia, Pemerintah melalui Kemendag, akam ‘meliberalisasi’ sejumlah aturan waralaba yang selama ini dianggap memberatkan pengusaha. Pertama, pemerintah akan menghilangkan batas maksimum jumlah gerai, yakni 150 untuk waralaba toko ritel modern dan 250 untuk waralaba kuliner.

“Dalam revisi, nanti kami hapuskan aturan batasan itu. Silakan saja kalau ada sektor usaha yang ingin berekspansi lebih jauh. Biarkan sektornya yang mengatur,” tegasnya. Kedua, pemberi waralaba bakal diperbolehkan untuk menunjuk lebih dari satu penerima waralaba, tetapi dengan pembagian wilayah yang sudah disetujui dalam perjanjian usaha waralaba.

Dengan aturan master franchise agreement tersebut, ujarnya, pemberi waralaba dari luar negeri bisa ditanyai ketika hanya memberikan hak atau lisensi kepada satu penerima waralaba saja. Ketiga, pemerintah bakal menghapus aturan mandatori penggunaan 80% produk dalam negeri untuk bahan baku, peralatan, dan barang dagangan waralaba.

Iqbal mengatakan, mandatori tersebut akan diganti menjadi ‘imbauan’ pengutamaan penggunaan barang atau jasa produksi domestik. Selain itu, pelaku usaha waralaba akan diimbau untuk mengutamakan pengolahan bahan baku dari dalam negeri.

Anang Sukandar, Ketua Asosiasi Franchise Indonesia setuju dengan rencana pemerintah. Menurutnya sudah seharusnya aturan pembatasan gerai waralaba dihapus. Begitu juga dengan aturan local content80% lokal dan 20% dari luar. “Jadi melonggarkan aturan tersebut sudah betul, karena dari dahulu sudah saya bilang kalau menganjurkan menggunakan bahan baku lokal boleh-boleh saja sepanjang kualitasnya sama. Tapi jangan memaksa,” katanya.

Sebab, kata Anang, franchise itu kan punya keunikan. Keunikannya bisa di produk, resepnya, cara mengerjakannya, bisa juga di proses produksinya. “Itu semuakan keunggulannya. Apa yang menyebabkan suatu bahan baku bisa bertahan lama, kita tidak tahu, yang tahu kan franchisornya. Jadi kalau dibatasin bahan baknya itu akan menyulitkan franchiseenya,” tandasnya. Semoga saja dengan dilonggarkannya aturan franchise, industri waralaba di Indonesia kian tumbuh.