Tampilkan di aplikasi

Kemendikbud Diminta Hilangkan NUPTK

Haluan - Edisi 17 Februari 2020

JAKARTA, HALUAN — Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta, Nurbaiti, mengkritisi persyaratan Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dalam alokasi dana Bantuan Operasional Seko lah (BOS) untuk guru honorer. Ia mengatakan, persyaratan tersebut terlalu berat.

Guru honorer di sekolah negeri, kata dia, rata-rata mendapatkan SK dari kepala sekolah yang tidak cukup kuat di kementerian. Sebab, apabila SK dari kepala sekolah saja, guru honorer bisa kapan saja dipecat.

“Kalau SK kepala daerah kan...
Baca artikel selengkapnya di edisi 17 Februari 2020

Haluan dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi myedisi reader pada Android smartphone, tablet, iPhone dan iPad.
Baca selengkapnya koran edisi ini

INTERAKTIF
Senin, 17 Februari 2020
Global

Artikel Global lainnya