Tidak membumi adalah penyakit sebagian kita orang Indonesia. Gengsi sering diutamakan tanpa mengukur kemampuan. “Banyak konsumen maksa ambil rumah tipe 75 atau 90 dua lantai, padahal mampunya tipe 54 dan itu sebenarnya sudah cukup buat dia,” kata seorang pengembang di koridor Jalan Alternatif Cibubur, Kota Depok, Jawa Barat, di perbatasan dengan wilayah Jakarta Timur, Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Pendapat serupa diutarakan bankir Dyah Hindraswarini.
“Gaji Rp6 juta dibilang Rp10 juta supaya bisa beli rumah yang lebih gede. Padahal, itu akan menyulitkan debitur sendiri membayar cicilan kredit rumah (KPR)-nya,” ujarnya. Asal tahu saja, bank sudah memiliki standar rasio cicilan kredit maksimal yang aman bagi debitur. Yaitu, 1/3 dari penghasilan bersih yang dibawa pulang (take home pay).
Ini standar umum. Di Bank BTN misalnya, standar itu diterapkan untuk penyaluran KPR bersubsidi. Untuk KPR komersial atau nonsubsidi, standarnya 70 persen dari net income. Misalnya, Anda bergaji Rp10 juta/ bulan. Sebanyak Rp6 juta habis untuk biaya hidup sehari-hari, sehingga tersisa Rp4 juta.
Inilah net income. Itu berarti anda hanya bisa mengambil KPR dengan angsuran maksimal Rp2,8 juta/bulan (70% x Rp4 juta). Sementara Bank BNI mematok rasio cicilan maksimal 35-40 persen dari take home pay untuk semua segmen debitur. Jadi, kalau gaji Rp10 juta, Anda bisa mendapat KPR dengan cicilan Rp3,5-4 juta/bulan.
Jujur
Standar itu diadopsi bank berdasarkan survei biaya hidup. Dari survei itu diketahui, seseorang cukup menggunakan 50–60 persen penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sisanya untuk cicilan rumah.
Tentu saja berisiko kalau seluruh net income dihabiskan untuk rumah. Sekitar 10 persen tetap perlu disisihkan sebagai tabungan untuk mengantisipasi pengeluaran tak terduga. Karena itu rasio cicilan rumah direkomendasikan hanya 30-an persen dari income.
