Listrik, AIR, dan area parkir adalah fasilitas yang kerap memicu konflik antara penghuni dan pengelola di apartemen. Konflik listrik dan air muncul karena penyalurannya dilakukan pengelola (developer), bukan PLN dan PDAM seperti di rumah tapak. Bila tagihannya tinggi, penghuni pun protes karena menganggap pengelola suka-suka mengenakan tarif. Penghuni apartemen Kalibata City, Jakarta, misalnya, sampai menggugat pengelola ke pengadilan soal tarif air dan listrik itu.
Sedangkan konflik parkir mencuat karena sejak awal penghuni tidak memastikannya. Di brosur biasanya developer sudah menyebutkan rasio parkir yang akan disediakannya. Tapi, saat ditanya konsumen, jawaban pengembang kerap tidak tegas karena khawatir transaksi tidak berlanjut. Padahal, umumnya pembeli apartemen adalah kaum menengah pemilik mobil.
Walhasil, banyak konsumen beranggapan pasti mendapatkan parkir untuk mobilnya seperti kalau membeli rumah tapak yang pasti mendapat carport. Konflik pun sulit dihindari saat kenyataannya tidak demikian. Makin tinggi rasio parkirnya, kian mudah konflik terpicu. “Setiap bulan saya bayar service charge Rp1 juta, listrik dan air Rp700 ribu, parkir Rp150 ribu per bulan. Tapi, biaya bulanan ini tidak menjamin saya dapat parkir.
Kalau pulang malam bisa nggak dapet. Jadi, diparkirin satpam, kuncinya dititip sama dia. Parkir bulanan itu cuma supaya kita nggak kena parkir jam-jaman Rp4 ribu (per jam),” kata Evangelina (28 tahun), calon dokter spesialis di FKUI Salemba yang menghuni apartemen dua kamar di Menteng Square, Matraman, Jakarta.
