Thailand adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang juga membuka pintu kepemilikan properti di negaranya terhadap orang asing. Seperti di Australia atau Singapura, di orang asing bisa membeli properti dengan aturan yang longgar dan pengenaan pajak yang relatif rendah di Thailand.
Menurut Narong Potewanagul, Business Development Director Chaopraya Mahanakorn PCL (CMC Group), perusahaan pengembang yang berbasis di Somdet Phrachao Road, Dao Khanong, Thonburi, Bangkok, orang asing bisa membeli properti di Thailand berupa apartemen seharga minimal satu juta baht (THB) atau sekitar Rp465 jutaan/unit (saat ini THB 1 = IDR 465).
“Status kepemilikannya hak milik atau free hold dan bisa diwariskan. Ada juga yang statusnya lease hold (semacam HGB di Indonesia) tapi di lokasi tertentu yang premium dan harganya sangat mahal. Porsi lease hold ini hanya sekitar satu persen dari seluruh properti yang ditawarkan untuk konsumen asing,” katanya. KPA 50 persen Pembelian apartemen itu oleh orang asing di Thailand bisa menggunakan kredit pemilikan apartemen (KPA), dengan plafon maksimal 50 persen. Jadi, konsumen harus menyediakan depe 50 persen. Dua bank bisa memfasilitasi KPA untuk orang asing itu: UOB dan CIMB Niaga.
Depe dibayar di awal sebagai tanda jadi 20 persen dari harga apartemen, sisanya 30 persen 30 hari kemudian. Sisa pembayaran 50 persen lagi dilakukan setelah apartemen siap diserahterimakan. Uang konsumen tidak disetor ke rekening developer tapi tetap dalam penguasaan bank sampai proyek jadi, termasuk duit konsumen membeli secara tunai bertahap (instalment).
“Bila developer gagal membangun apartemen, ada tenggat satu tahun (untuk meneruskannya). Bila melewati waktu itu (apartemen tetap belum terbangun), uang konsumen dikembalikan 100 persen berikut bunganya. Besaran bunganya rata-rata enam persen per tahun, bisa lebih kecil atau lebih besar tergantung banknya,” jelas Narong.
