Tampilkan di aplikasi

Logikanya seperti ini, jika seorang petahana maju lagi dalam sebuah kontestasi demokrasi, maka peran wakilnya –jika tak ikut kontestasi—jadi lebih vital dalam pemerintahan. Politik berkeadaban dan berkeadilan itu kita lihat terjadi pada kontestasi bernama Pilkada.

Dalam pilkada, seorang gubernur, bupati, wali kota, bahkan cuti panjang selama masa kampanye. Itu membuahkan hasil yang fair. Selama masa kampanye, petahana pilkada tidak lagi memiliki kekuatan total dalam politik kedaerahan, terutama menyangkut mobilisasi aspirasi politik ASN.

Kita tidak melihat...
Baca artikel selengkapnya di edisi 11 Maret 2019

Inilah Koran dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi myedisi reader pada Android smartphone, tablet, iPhone dan iPad.
Baca selengkapnya koran edisi ini

INTERAKTIF
Senin, 11 Maret 2019
Opini

Artikel Opini lainnya