Inilah Koran dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi smartphone & tablet Android.

Editorial

MELIHAT ke Pengadilan Tipikor Bandung hari-hari ini, rasanya tak ada warga kabupaten/kota di Jawa Barat yang nasibnya sengenes Kabupaten Cirebon. Bagaimana mungkin mereka bisa berkali-kali salah memilih pemimpin? Salah satu orang yang saban pekan datang ke Pengadilan Tipikor hari-hari ini adalah Sunjaya Purwadisastra. Dia duduk di kursi terdakwa dalam kasus dugaan suap jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon.

Menyedihkan karena saat tertangkap, Sunjaya memiliki dua kapasitas sekaligus. Pertama, Bupati Cirebon 2013-2018. Kedua, Bupati Terpilih Kabupaten Cirebon 2018-2023.

Semestinya, jika nalar politik bersih, masyarakat Kabupaten Cirebon menjatuhkan pilihan ke kandidat lain, siapapun. Sebab apa? Rezim Sunjaya-Tasya Soemadi yang pada 2013 lalu diusung PDIP dan memenangkan Pilkada Kabupaten Cirebon 2013 memang sudah bermasalah.

Sebelum Sunjaya, Gotas –sebutan akrab Tasya Soemadi, sudah lebih dulu bermasalah. Dia didakwa dan kemudian divonis Mahkamah Agung 5,5 tahun penjara karena kasus korupsi dana bantuan sosial, kasus yang terjadi bahkan sebelum menjadi wakil bupati. Tak sampai dua tahun setelah keputusan MA itu, giliran Sunjaya yang diamankan KPK.

Saat Gotas bermasalah, desas-desus tentang Sunjaya sebenarnya sudah beredar di kalangan terbatas di Kabupaten Cirebon. Setidaknya gelagat tersebut sudah tercium sejumlah LSM dan bahkan ASN di lingkungan Pemkab Cirebon. Tapi, kok ya dengan reputasi seperti itu, Sunjaya bisa terpilih kembali, bahkan dengan suara yang lebih besar lagi.

Tentu kita prihatin. Prihatin karena masyarakat Kabupaten Cirebon ditinggalkan dua pemimpinnya sekaligus sebelum masa kepemimpinan berakhir. Prihatin karena kondisi seperti itu tak memberikan penciuman yang tajam terhadap pilihan-pilihan politik warganya.

Pilihan politik itu memang tidak gampang. Dia memadukan antara unsur logika dan nurani. Tapi, jika sampai terjatuh kedua kali di lubang yang sama, maka itulah yang membuat kita prihatin. Semoga dalam kontestasi-kontestasi demokrasi berikutnya, pilihan-pilihan warga Kabupaten Cirebon bisa lebih cerdas. (*)

Maret 2019