Namanya media sosial, di sanalah warga sosial menunjukkan banyak hal. Termasuk menyosialisasikan kehendak hati mereka dalam bidang politik. Tak ada yang bisa melarang sepanjang sesuai koridornya.
Hari-hari ini, cukup ramai di media sosial soal kesetaraan dalam berpolitik. Isinya lucu-lucu. Terutama terkait keseimbangan. Salah satunya menyangkut dipecatnya tenaga honorer di wilayah Tangerang karena berpose menunjukkan keberpihakan kepada salah seorang kandidat.
Tentu saja, kita sepakat, tindakan honorer itu salah. Bahwa kemudian diberhentikan sebagai honorer, itu menjadi risiko yang harus diterima. Tak perlu berkeluh kesah soal itu.
Tapi, keluh kesah itu pun kita anggak normal. Sebab apa? Ada rasa keadilan di masyarakat yang merasa digerus. Mereka melihat camat di sebuah wilayah tak tersentuh sanksi meski melakukan hal serupa. Mereka menyaksikan para petinggi negeri kehilangan logika sosial ketika ikut mendukung secara terbuka calon tertentu.
Tiadanya keadilan dan kesetaraan itu yang disoal publik. Maka, kemudian muncul gambar-gambar satire yang mengiris. Misalnya, ada seseorang atau sekelompok orang, mengenakan pakaian PNS, memberikan bentuk dukungan pada calon tertentu, tapi menutup kepalanya dengan masker, ember, panci, kantong plastik, dan sebagainya.
Foto-foto seperti itu tak hanya lucu, melainkan sebuah pecut yang sangat tajam bagi wasit pemilu. Itu pertanda bahwa sebagian masyarakat curiga soal keadilan dan fairness sang wasit dan perangkatnya. Jangan salahkan masyarakat karena mereka merasa keadaannya memang seperti itu.
Kita memandang itu sebagai kelemahan wasit pemilu. Ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, tetapi mereka abaikan. Mereka hanya menggunakan pasal undang-undang, padahal ada tindakan sosial yang seharusnya bisa dilakukan untuk meredam hal-hal semacam itu.
Persoalan hukum tidak bisa kita maknai hanya dari pasal-pasal yang ada di undang-undang. Dia sepatutnya juga dipandang dari wajah sosialnya. Maka, aksi-aksi satire yang muncul di berbagai medsos akhir-akhir ini, adalah sebuah pukulan telak bagi wasit pemilu dan perangkatnya. Di mata hukum mereka adil, tapi di mata sosial masyarakat mereka tidak fair.