Bagaimanapun pemerintah membantahnya, kesan itu sulit hilang dari sebagian masyarakat. Apa itu? Hukum yang berpihak pada kelompok tertentu. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke samping kanan, mandul ke samping kiri, atau sebaliknya.
Karena ini soal rasa, maka yang diperlukan bukanlah dalil-dalil. Tapi, tindakan nyata yang bisa mengikis kesan tersebut. Diperlukan keadilan bagi siapapun yang hidup di Tanah Persada ini. Bukan keadilan bagi si A, tapi tidak buat si B.
Banyak pandangan di masyarakat, jika dekat dengan kekuasaan, maka hukum akan bisa dilunakkan. Jerat akan disingkirkan.
Betulkah seperti itu? Kita, tentu, berusaha untuk tidak percaya. Kita berusaha untuk yakin bahwa hukum berlaku untuk siapa saja. Tapi, kita juga tak bisa menafikan, ada keraguan di masyarakat berdasarkan peristiwa-peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi.
Pemerintah, dalam hal ini penegak hukum, berkali-kali dapat kesempatan untuk membuktikan pandangan sebagian orang itu keliru. Sebagian masyarakat merasakan apa yang terjadi di lapangan tidaklah seperti itu.
Kita tidak dalam posisi mencegah pemerintah meredam tindak hukuman terhadap mereka yang berada di opisisi. Kita dalam posisi meminta pemerintah membuktikan hukum tajam kepada siapapun yang melanggarnya.
Hari-hari ini, penegak hukum punya kesempatan emas untuk membuktikan itu. Misalnya, mengusut dugaan pelanggaran Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) oleh seseorang pegiat medsos simpatisan Jokowi. Bukan hanya menggunakan data kependudukan secara ilegal, faktanya dia juga menyebar hoaks, musuh kita bersama saat ini, melalui medsos. Atau, tuduhan tak berdasar sebuah akon medsos simpatisan Jokowi yang menuduh seorang guru di Sukabumi sebagai perekam video aksi ancaman penggal kepala Jokowi.
Kita menempatkan dugaan pelanggaran-pelanggaran seperti itu sebagai peluang emas penegak hukum membuktikan keadilannya. Sebab, jika tak ditangani dengan baik, maka pandangan bahwa hukum tajam ke bawah lembek ke atas itu akan selalu membayangi kehidupan kita. Tentu, itu tidak baik bagi pemerintahan ke depan di mana Jokowi diperhitungkan akan kembali memimpin bangsa ini. Karena itu, penegak hukum, usutlah.