Jika negeri ini terus saja ribut, maka sejatinya tak bisa disalahkan hanya pada pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah. Pemerintah bahkan memiliki peran yang cukup besar dalam “berisiknya” negeri.
Tak percaya? Tengok saja hari ini dan hari-hari ke depan. Jagad negeri diperhitungkan bakal terus berisik. Bukan hanya soal pindahnya ibu kota negeri ini, tentang revisi undang-undang KPK, tentang mobil “karya anak negeri”, tapi juga oleh sebuah beleid yang dikeluarkan menteri.
Adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 228 Tahun 2019 yang akan membuat negeri ini kian berisik. Aturan itu memperluas peluang bagi tenaga kerja asing untuk mencari kehidupan di Tanah Air.
Keputusan menteri itu kita pandang ironis di tengah masih tingginya tingkat pengangguran dan susahnya mendapatkan lapangan pekerjaan bagi anak negeri. Di tengah PHK yang melanda sejumlah tenaga kerja, di tengah kondisi ekonomi yang tak juga membaik, tiba-tiba kesempatan tenaga kerja asing dibuka semakin lebar, semakin luas. Kita anggap ini keputusan yang konyol.
Pemerintah berpandangan bahwa tenaga kerja asing perlu untuk transfer ilmu, transfer teknologi. Kita sepakat dengan ide semacam itu. Tapi, pemerintah kita selalu lemah pada level praktik pelaksanaannya.
Pemerintah boleh saja membantah, misalnya soal isu banyaknya tenaga kerja asing di sebuah industri di Morowali, Sulawesi. Tapi, fakta bahwa banyaknya pekerja-pekerja asing kelas rendahan yang bekerja di negeri ini, bukan lagi isapan jempol. Pekerja untuk kelas sopir, tukang masak, dan sebagainya. Beragam alasan kemudian diterima pemerintah sebagai pembenaran pelanggaran aturan.
Belum lagi pada TKA-TKA ilegal yang banyak bertebaran di seantero negeri. Tengoklah misalnya pada pertambangan-pertambangan bermodal asing, tak sedikit buruh-buruh kasar dari luar negeri yang bekerja di sana. Ada yang legal, tak sedikit pula yang ilegal.
Situasi itu, tentu, membuat cemburu kalangan pencari kerja di negeri ini. Tapi, pemerintah kerap berkelit, mencari pembenaran-pembenaran, termasuk atas nama investasi.
Kini, muncul pula beleid yang memperluas kesempatan kepada TKA untuk bekerja di Tanah Air. Maka muncul pertanyaan di benak kita, sebenarnya yang bikin berisik negeri ini siapa sih? Orang-orang kritis, kalangan oposan, atau justru pemerintah sendiri? (*)