Selalu saja, saat-saat seperti ini, yang layak kita sebut sebagai pahlawan ekonomi, adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka butuh bantuan, tapi tidaklah cengeng.
Ketika kita mengalami resesi ekonomi pada 1998, penyelamat ekonomi kita, ya pelaku UMKM. Ketika konglomerat kabur dan ikut membawa modalnya keluar Indonesia, para pengusaha kecil ini yang tetap bertahan menghidupkan ekonomi masyarakat.
Pun saat ini, mereka butuh, tapi tak merengekrengek kepada pemerintah untuk diberikan berbagai kemudahan. Ketika pemerintah menyampaikan secara lisan ada keringan terhadap pembayaran kredit dan mereka tak bisa mendapatkannya di berbagai perbankan, mereka pasrah.
Mereka berupaya dengan apa yang bisa dilakukan.
Tentu saja, mereka bersyukur ketika ada stimulusstimulus yang diberikan pemerintah. Sedikit membantu, tapi tetap daya dobrak mereka tetap ada pada kesungguhan pelaku UMKM itu.
Beda dengan konglomerat. Ketika DKI Jakarta memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), surat Budi Hartono, pemilik Grup Djarum yang merupakan orang kaya nomor satu di Indonesia, bocor.
Isinya, keberatan dengan PSBB.
Tentu, misalnya, dibanding UMKM, Grup Djarum memiliki tanggung jawab besar. Terutama karena karyawannya yang mesti dibayar jumlahnya sangat banyak. Tapi, soal daya tahan, daya banting, termasuk daya berkoban di tengah pandemi, konglomerat perlu belajar dari UMKM ini.
Di Jawa Barat pun, tulang punggung ekonomi di tengah pandemi, tetap UMKM. Terutama, karena Jawa Barat adalah wilayah dengan pelaku UMKM terbanyak di Tanah Air.
Maka, tanpa peran UMKM, apalagi jika aliran dana bansos tidak cepat mengalir, percayalah, kontraksi ekonomi bisa melampaui 5%. Merekalah yang menghidupkan ekonomi riil di tengah pandemi, bukan konglomerasi.
Kita beruntung, di Jawa Barat, tidak hanya pemerintah provinsi, melainkan juga kabupaten/kota, punya kepedulian tinggi terhadap UMKM. Pemprov Jabar, misalnya, terus mendorong digitalisasi UMKM.
Tentu, ini sangat bermanfaat, dan lebih terasa manfaatnya di tengah pandemi.
Kabupaten/kota memberikan stimulus bagi pelaku UMKM. Purwakarta, misalnya, bahkan memberikan stimulus kepada pedagang kecil jalanan. Di sana, karyawan-karyawan yang kena PHK pun diarahkan untuk jadi pelaku UMKM, tentu dengan bantuan modal, meski tidaklah besar. Tak apa. Setidaknya itu sudah menunjukkan kepedulian terhadap pelaku ekonomi yang tahan banting itu.
Kita bersyukur memiliki begitu banyak pelaku UMKM yang tangguh. Bukan konglomerat yang ingin kemudahan ini dan itu untuk menyelamatkan diri dan usahanya, meski dilandasi alasan untuk menyelamatkan karyawannya.