Tampilkan di aplikasi

TIDAKLAH layak pemerintah dan DPR menyalahkan rakyat ketika terjadi salah pengertian menyangkut UU Cipta Kerja. Sebab, selain pembahasannya dalam dinamika tinggi, kecenderungan tak terbukanya pembahasan undang-undang ini bukan sekadar isapan jempol.

Jangan rakyat, orang-perorang pejabat pemerintah, atau satu-satu kementerian yang terlibat pun, kita tak yakin tak sepenuhnya paham dengan materi yang ada pada keseluruhan undang-undang. Pun, apakah semua anggota DPR yang hadir pada paripurna pengesahan, paham sepenuhnya? Tersebutlah seorang politisi dari partai pendukung pemerintah, terkaget-kaget...
Baca artikel selengkapnya di edisi 12 Oktober 2020

Inilah Koran dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi myedisi reader pada Android smartphone, tablet, iPhone dan iPad.
Baca selengkapnya koran edisi ini

INTERAKTIF
Senin, 12 Oktober 2020
Opini

Artikel Opini lainnya