Poco-poco
DUA hari lalu, tanda pagar yang bagi orang tua terasa kasar, tapi mungkin biasa bagi kalangan milenial: #ndasmu, di media sosial. Sebuah kekecewaan terhadap pemerintah dan pendukungnya.
Salah satu sasarannya adalah sejumlah lembaga survei dan pihak-pihak pendukung pemerintah. Di tengah himpitan pandemi dan kesulitan ekonomi, sejumlah lembaga survei menyodorkan hasil telisik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap tinggi. Masuk akal juga maksud tagar itu.
Tak percaya? Tengoklah keriuhan soal larangan ekspor batubara. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, melarang ekspor 1-31 Januari 2022 untuk menyelamatkan pasokan PLN.
Baru 10 hari, ekspor sudah bisa dilakukan, terbatas. Yang mengumumkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Tapi, Selasa (11/1), pejabat Kementerian ESDM menyatakan larangan masih akan berlangsung sampai 31 Januari. Sehari kemudian, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan pemerintah akan segera membuka keran ekspor, menunggu pernyataan dari PLN.
Lalu, siapa yang hendak diturut? Entahlah. Rakyat pasti pusing melihat koordinasi buruk di kalangan pemerintah.
Soal ekspor batubara pemerintah begitu sibuk mengurusnya, soal kenaikan sembako yang menggerus kantong emak-emak, biasa saja. Rentang kendali harga seperti lepas dari pemerintah. Tengoklah, emak-emak masih berteriak di pasar, melihat harga minyak goreng dan segala kebutuhan tiada terkendali.
Pemerintah menggelar operasi minyak goreng di mana-mana. Tapi, harganya sulit kembali. Pedagang warteg, gorengan pinggir jalan, hingga ibu-ibu rumah tangga hanya bisa mengurut dada.
Kini muncul lagi persoalan baru. Harga kedele dunia melambung tinggi. Dampaknya sudah bisa ditebak. Harga tahu-tempe akan melonjak. Juga produk turunan kedele lain. Belum ada suara pemerintah menyiasati persoalan ini.
Pemerintah masih sibuk menyiapkan rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) baru. Sebagian bahkan masih menaikkan wacana penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan mereka.
Maka, wajar saja, jika dalam situasi yang serba terjepit, dengan langkah-langkah pemerintah yang seperti “poco-poco”, hasil-hasil survei tentang tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah itu jadi meragukan.
Tak sedikit yang berpandangan hasil-hasil survei itu tak lain tak bukan hanyalah untuk melegitimasi langkah dan kebijakan pemerintah. Kita, meski tak seekstrem itu, berpandangan bahwa meningkatnya kepercayaan itu memang hasil yang meragukan. (*)