Tergelitik Luna
CARA berpikir positifnya, barangkali Pemerintah Kabupaten Bogor gamang anggaran akan kian tersedot untuk penanganan Covid-19. Tapi, kalau bukan, maka tak sertanya tuan rumah membuang sampah ke TPPAS Lulut Nambo pada kesempatan pertama menunjukkan koordinasi provinsi-kabupaten/ kota atau sebaliknya, demikian lemahnya.
Tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) Lulut Nambo akhir bulan ini, rencananya diresmikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ini TPPAS yang dianggap besar dan memiliki teknologi modern.
Pada kesempatan pertama, TPPAS Luna –kadang begitu juga disebut, hanya akan beroperasi 40%. Baru tahun depan akan berfungsi penuh, 100%.
Betapapun prosentase operasionalnya, ketika itu dibuka, mestinya Pemkab Bogor yang memanfaatkan. TPPAS ini memang dibangun Pemprov Jabar. Tapi lokasinya di Nambo, Kabupaten Bogor. Wajar jika Kabupaten Bogor jadi daerah pertama yang memetik manfaat.
Tapi, ternyata tidak. Pemkab Bogor belum menganggarkan proses pembuangan sampah ke TPPAS Luna di APBD 2022. Mereka masih akan membuangnya ke TPA Galuga di Cibungbulan. Yang bakal memanfaatkan pertama justru tetangga mereka, Kota Depok.
Ironis? Jika karena Covid-19 yang butuh dana besar, bahkan hingga harus melakukan refocussing, mungkin masih bisa diterima. Tapi, jika itu terjadi karena kealpaan, apalagi jika sampai tarik-ulur, tentu patut kita sayangkan.
Jika alasan itu karena alpa, maka sudah pasti salah satu hal yang harus diperbaiki adalah komunikasi antara provinsi dak kabupaten. Sebab, sebagai pemilik kawasan, rasanya musykil jika provinsi tak menginformasikan perkembangan pembangunan TPPAS Luna ke Pemkab Bogor.
Kalau itu yang terjadi, maka kesan yang muncul adalah provinsi memandang sebelah mata kepada tuan rumah.
Kalau betul seperti itu, maka patut kita sayangkan. Artinya, ada jarak pembatas komunikasi antara provinsi dengan kabupaten/kota.
Tetapi, persoalan pembuangan sampah memang tidak sederhana. Dia juga menyangkut tipping fee. Angkanya mungkin tak besar, tapi menjadi segunung karena produksi sampahnya juga setinggi bukit.
Hanya, hal-hal semacam itu sepatutnya bisa diperbincangkan sejalan dengan progres pembangunan TPPAS Luna.
Bukankah dalam pembangunan, tahapantahapannya terlihat nyata sehingga bisa dipelajari pihak-pihak berkepentingan, termasuk kesiapan anggaran.
Hal yang sedikit ganjil ini semestinya menjadi pelajaran. Betapapun, beroperasinya TPPAS Lulut Nambo tanpa Kabupaten Bogor menumpahkan sampah pertamanya di sana, tetap menggelitik publik.