Sistem Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar dipilih Pemkot DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan jalanan. Terutama di jalan-jalan protokol. Pasalnya, jumlah kendaraan yang kian meningkat tanpa diiringi perluasan jalan akan semakin memperparah kemacetan ibu kota. Sekadar info saja, kerugian akibat kemacetan di Jakarta periode 2002-2020 mencapai Rp65 triliun per tahun. Kira-kira Rp9,8 miliar per hari!
Di Singapura, pelopor sistem ERP, sistem ini mampu mengurangi kemacetan sampai 13% pada jam sibuk. Kecepatan kendaraan pun meningkat diperkirakan 20%. Sedangkan orang yang naik angkutan umum bertambah 21%. Nantinya, tarif yang akan dipatok untuk memasuki jalan berbayar ini adalah Rp20.000. Tarif itu akan dinaikkan bila jumlah kendaraan pribadi yang memasuki jalan ber-ERP belum berkurang juga.
“Pokoknya sampai jumlah mobil (pribadi) di Jakarta mencapai jumlah ideal, yakni 1.500 unit per jamnya,” ucap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang dilansir situs Kompas.com. 2.600 kendaraan per jam Kesuksesan ERP disokong oleh dua komponen utama. Pertama , sistem berbasis kamera elektronik yang dilengkapi alat pemindai/ sensor elektronik. Kedua, On Board Unit (OBU) yang berada di mobil.
Komponen pertama terpasang pada gerbang ERP (gantry) yang berada di jalan-jalan tertentu. Ini akan menjadi penanda bahwa jalan yang ada gerbang seperti ini adalah jalan ber-ERP. Ada beberapa kamera elektronik yang akan merekam setiap nomor polisi kendaraan yang melewati gerbang ERP. Tentunya kamera ini memiliki resolusi tinggi dan mampu menangkap objek berkecepatan tinggi.
Meski terlihat sederhana, namun proses lewatnya mobil ke jalan ber-ERP rumit juga. Semua kerumitan terjadi di gantry dan diproses dalam sebuah sistem bernama Road Side System (RIS). Ada kegiatan mengumpulkan data pembayaran, trafik, dan data pelanggaran di sini. RIS dilengkapi dengan beberapa perangkat keras guna menjalankan perannya..
