Pada 26 Agusus 1996, Majalah Newsweek menurunkan artikel .. Can Sukarno’s daughter Leads Her Country to Democracy ? Dari judul itu terkesan penulisnya Ron Mureau dan Tom Emerson meragukan kemampuan Megawati menjadi pemimpin Indonesia. Apalagi di paragraf lain Megawati disebut sebagai seorang ibu rumah tangga biasa.
Memang, bisa dimaklumi bila media Barat mengajukan pertanyaan seperti itu. Barangkali pertanyaan serupa juga mewakili sebagian besar masyarakat di dalam negeri. Betapa tidak? Kala itu Soeharto masih perkasa duduk di takhtanya. Secara hitungan matematis, rasanya tidak terbayangkan kekuasaan Orde Baru bisa runtuh.
Perjuangan menegakkan demokrasi adalah isu dunia. Afrika Selatan punya Nelson Mandela.
Di Filipina tercatat Corazon Aquino, seorang ibu rumah tangga yang mampu menjatuhkan rezim militer di bawah Presiden Marcos.
Sedangkan di Myanmar ada Aung San Su Kyi. Meski di mana pun, tokoh pejuang demokrasi selalu mendapat simpati rakyat dan jadi media darling, kemunculan Megawati tetap mengagetkan banyak kalangan.
“Saya adalah ketua umum de facto Partai Demokrasi Indonesia…” Pernyataan Megawati di akhir Kongres Luar Biasa (KLB) PDI, di Wisma Haji Sukolilo, Surabaya 2 – 6 Desember 1993, mau tak mau membuat penguasa saat itu tak bisa tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya seorang warga negara di sebuah rezim otoriter berani dengan lantang dan percaya diri menyatakan sebagai ketua umum partai de facto berdasarkan dukungan arus bawah.
Seperti yang sudah diduga sejak awal, jalan menuju cita-cita tersebut tak mulus, berliku, dan penuh tantangan. Kekuasaan harus direbut dan diperjuangkan. Maklum, ketika ada seorang tokoh tampil dan mendapat dukungan rakyat, yang nota bene “mengancam” kenyamanan penguasa, harus segera dihentikan. Inilah yang mewarnai jejak awal perjuangan Megawati di kancah politik nasional.
