Seperti apa rasanya melawan arus? Tanyakan saja kepada dua aktivis LSM Ciliwung Merdeka ini. Di tengah kekaguman masyarakat dengan hasil kerja pemimpin daerahnya, keduanya justru mengkritisinya. Situasinya semakin tidak menguntungkan, karena terjadi menjelang Pemilihan Gubernur DKI, yang ingar bingarnya bergema sampai ke tingkat nasional.
dibangun secara vertikal dengan ketinggian 4-5 lantai. Rencananya akan dibangun 240 unit untuk menampung empat Rukun Tetangga.
Masyarakat Bukit Duri, kata Ivana, tidak menolak pelebaran sungai yang rencananya bakal mencapai 35 m. Akan tetapi jalan inspeksi yang rencananya akan dibangun di sisi sungai selebar 7,5-8 m, dinegosiasikan untuk diperkecil menjadi 4-5 m saja. “Lebar itu sudah cukup untuk dilintasi ambulans dan pemadam kebakaran ketika kondisi darurat,” terang arsitek lulusan Universitas Indonesia ini. Baru lahan sisanya, dibangun kampung susun.
Warga menolak pindah lantaran tempat tinggal mereka ini sekaligus merupakan sumber mata pencaharian sehari-hari. Memindahkan, berarti juga menghilangkan sumber penghidupan. Apalagi relokasi dilakukan ke rumah susun Rawa Bebek, yang berjarak 15 km dari lokasi semula. Terbukti, dalam beberapa bulan sejak dipindahkan, warga yang pindah mulai kesulitan melakukan pembayaran sewa rusun.
Lamat-lamat, warga Bukit Duri masih mengingat janji Pemerintah Provinsi DKI , di era Gubernur Jokowi pada 2012 untuk menyelesaikan masalah Bukit Duri secara lebih manusiawi. Namun kenyataannya, penggusuran ternyata tetap dilakukan dengan dalih tidak ingin menggaggu program normalisasi Kali Ciliwung yang dianggarkan dalam APBN 2016.
Mengapa usulan masyarakat seperti tak digubris? Baik Sri maupun Ivana, angkat bahu. “Mungkin tidak ada political will. Selain secara proyek tidak akan menguntungkan dan butuh kesabaran, melibatkan warga juga harus ada reformasi dari sistem pemerintahannya,” kata Ivana. Masalahnya, apakah Pemprov DKI mau melakukannya?
