Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dimana setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Pemerataan akses dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (life skills) sehingga akan mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Namun demikian, Human Development Report tahun 2013 versi UNDP menyebutkan bahwa peringkat mutu sumber daya manusia (Human Development Index, HDI) Indonesia berada pada urutan ke-108. Peringkat ini jauh di bawah Thailand (89), Malaysia (62), Brunei Darussalam (30), Korea Selatan (16), dan Singapura (12). Pada tahun 2014, posisi Indonesia tetap yaitu pada rangking ke-108 dengan nilai 0,684 dan rangking ini masih berada di bawah Thailand (89), Malaysia (62), Brunei Darussalam (30), Korea Selatan (15), dan Singapura (9).

Sementara itu, World Economic Forum menyatakan bahwa daya saing (Global Competitivness Index, GCI) Indonesia pada tahun 2014 berada pada peringkat ke 34. Peringkat ini di bawah Thailand (31), Korea Selatan (26), Malaysia (20), dan Singapura (2). Sementara itu, pada tahun 2015 posisi Indonesia semakin menurun yaitu berada pada rangking ke-37 dengan nilai 4,521, atau jika dibandingkan dengan tahun 2014 menurun sebanyak tiga level. Rangking ini juga masih berada di bawah Thailand (32), Korea Selatan (26), Malaysia (18), dan Singapura (2). Berdasarkan data HDI dan GCI tersebut, menunjukkan bahwa posisi daya saing Indonesia dibandingkan dengan daya saing dari negara-negara ASEAN dan Asia masih relatif lebih rendah.

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi sesuai dengan perkembangan industri modern berbasis informasi yang berubah dengan cepat. Oleh karena itu kualitas pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia.

Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pendidikan Kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Dalam menghadapi keterbukaan ekonomi, sosial, dan budaya antarnegara secara global, khususnya dalam penerapan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang diberlakukan akhir tahun 2015, lndonesia dihadapkan pada persaingan yang makin ketat, termasuk dalam penyediaan tenaga kerja yang akan mengisi kebutuhan tenaga kerja di bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan lapangan kerja lain di negara-negara anggota MEA.

Apabila lndonesia tidak menyiapkan penyediaan tenaga kerja terampil menengah hingga profesional, dimulai dari peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah, dapat dipastikan lndonesia hanya akan menjadi penampungan tenaga kerja terampil menengah hingga profesional dari negara-negara anggota MEA.

Untuk mengantisipasi tuntutan dan tantangan di atas, dan sebagai kelanjutan dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas), yang secara nasional telah tuntas, melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri telah diluncurkan Program Teaching Factory dan Technopark di SMK.

Sampul
Kata pengantar
Daftar isi
Daftar istilah dan singkatan
Daftar gambar
Daftar tabel
Bab 1 : Pendahuluan
     A. Latar belakang
     B. Maksud dan tujuan
     C. Sistematika penulisan
Bab 2 : Analisis lingkungan startegis
     A. Geografi dan demografi
     B. Indeks pembangunan manusia
     C. Ekonomi
     D. Ketenagakerjaan
     E. Industri
     F. Politik
Bab 3 : Kondisi Sekolah Menengah Kejuruan
     A. Paradigma pendidikan kejuruan
     B. Karakteristik pendidikan kejuruan
     C. Pemenuhan akses SMK
     D. Kondisi mutu SMK
     E. Profil lulusan SMK
Bab 4 : Konsep teaching factory dan technopark di SMK
     A. Rasional
     B. Dasar hukum
     C. Konsep teaching factory di SMK
     D. Konsep technopark di SMK
Bab 5 : Arah kebijakan implementasi, kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi
     A. Arah kebijakan
     B. Implementasi teaching factory di SMK
     C. Implementasi technopark di SMK
     D. Kerangka kelembagaan
     E. Kerangka regulasi
Bab 6 : Target kinerja, kerangka pendanaan, dan sistem pemantauan dan evaluasi
     A. Target kinerja
     B. Kerangka pendanaan
     C. Sistem pemantauan dan evaluasi
Bab 7 : Penutup
Daftar pustaka
Galeri foto kegiatan praktik di SMK