Buku Komisi Pemberantasan Korupsi juga dapat dibaca di aplikasi smartphone & tablet Android.

Komite Advokasi Nasional & Daerah: Buku pendidikan anti korupsi untuk umum

Komite Advokasi Nasional & Daerah

Dalam mendukung pencegahan korupsi disektor swasta, Direktorat Dikyanmas menyiapkan buku panduan kegiatan Komite Advokasi Nasional dan Daerah dalam rangka pencegahan korupsi di Sektor Swasta. Dengan adanya buku ini diharapkan menjadi arahan untuk regulator, asosiasi dan pelaku usaha dalam melaksanakan dan berpartisipasi dalam program Komite Advokasi Nasional dan Daerah sehingga terbangunnya bisnis berintegritas, seiring dengan penurunan angka korupi di Indonesia secara umum dan lingkungan swasta pada khususnya.

Ide dasar pembentukan komite advokasi adalah perlunya wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha (bisnis) dalan bentuk Dialog Publik Privat (Public Private Dialogue) dalam membahas isu-isu strategis yang terkait dengan uapaya pencegahan korupsi yang menghasilkan solusi bersama dan melaksanakan inisiatif sesuai dengan ranahnya masing-masing. Dengan demikian, pencegahan korupsi dapat dilakukan secara simultan dan komprehensif melalui pendekatan kolaboratid partisipatif.

Ikhtisar Lengkap   
Penulis: Tim Penulis KPK

Penerbit: Komisi Pemberantasan Korupsi
Terbit: Agustus 2017, 40 Halaman

Ikhtisar

Dalam mendukung pencegahan korupsi disektor swasta, Direktorat Dikyanmas menyiapkan buku panduan kegiatan Komite Advokasi Nasional dan Daerah dalam rangka pencegahan korupsi di Sektor Swasta. Dengan adanya buku ini diharapkan menjadi arahan untuk regulator, asosiasi dan pelaku usaha dalam melaksanakan dan berpartisipasi dalam program Komite Advokasi Nasional dan Daerah sehingga terbangunnya bisnis berintegritas, seiring dengan penurunan angka korupi di Indonesia secara umum dan lingkungan swasta pada khususnya.

Ide dasar pembentukan komite advokasi adalah perlunya wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha (bisnis) dalan bentuk Dialog Publik Privat (Public Private Dialogue) dalam membahas isu-isu strategis yang terkait dengan uapaya pencegahan korupsi yang menghasilkan solusi bersama dan melaksanakan inisiatif sesuai dengan ranahnya masing-masing. Dengan demikian, pencegahan korupsi dapat dilakukan secara simultan dan komprehensif melalui pendekatan kolaboratid partisipatif.

Pendahuluan / Prolog

Kata pengantar
Korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia , selain melibatkan mereka yang bertugas di instansi pemerintahan, ternyata juga melibatkan pengusaha atau prang-orang yang bergerak dibisnis swasta. Kediputian Bidang Pencegahan Komisis Pemberantasan Korupsi menjadikan sektor swasta sebagai salah satu fokus area kerja.

Dalam mendukung pencegahan korupsi disektor swasta, Direktorat Dikyanmas menyiapkan buku panduan kegiatan Komite Advokasi Nasional dan Daerah dalam rangka pencegahan korupsi di Sektor Swasta. Dengan adanya buku ini diharapkan menjadi arahan untuk regulator, asosiasi dan pelaku usaha dalam melaksanakan dan berpartisipasi dalam program Komite Advokasi Nasional dan Daerah sehingga terbangunnya bisnis berintegritas, seiring dengan penurunan angka korupi di Indonesia secara umum dan lingkungan swasta pada khususnya.

Ide dasar pembentukan komite advokasi adalah perlunya wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha (bisnis) dalan bentuk Dialog Publik Privat (Public Private Dialogue) dalam membahas isu-isu strategis yang terkait dengan uapaya pencegahan korupsi yang menghasilkan solusi bersama dan melaksanakan inisiatif sesuai dengan ranahnya masing-masing. Dengan demikian, pencegahan korupsi dapat dilakukan secara simultan dan komprehensif melalui pendekatan kolaboratid partisipatif.

Semoga buku panduan ini bermanfaat dalam pencegahan korupsi guna meningkatkan integritas bisnis di kalangan swasta (business integrity).

Jakarta, Agustus 2017
Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
Sujanarko

Daftar Isi

Sampul
Kata pengantar
Daftar isi
Bagian 1 : Komite advokasi
     Statistik tindak pidana korupsi
     Skema dialog publik privat
     Prinsip pembentukan dan dasar hukum
     Cetak biru pencegahan korupsi di dunia usaha (Profit)
Bagian 2 : Komite advokasi nasional
     Susunan komite
     Alur kerja komite
     Sumber daya
     Bentuk kegiatan
     Laporan dan tindak lanjut
Bagian 3 : Komite advokasi daerah
     Susunan komite
     Alur kerja komite
     Sumber daya
     Bentuk kegiatan
     Laporan dan tindak lanjut
Bagian 4 : Gerakan Profit