Saat Amien Rais mengkritik keras program perihal program pembagian sertifikat tanah yang kini dijalankan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sosok inilah yang berupaya memediasi. Moeldoko menjelaskan, ada tiga hal yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan reformasi agraria. Yang pertama adalah redistribusi berbagai lahan yang menganggur atau belum dimanfaatkan. “Itu sudah dijalankan oleh pemerintah,” ucap Moeldoko.
Yang kedua, sambung dia, adalah legalisasi lahan milik masyarakat. Menurut Moeldoko, pada pemerintahan sebelumnya memang sudah ada program pembagian sertifikat bagi masyarakat. Namun, jumlahnya masih minim, yakni 500 ribu sertifikat per tahun. Padahal, dia mengungkapkan masih ada 180 juta bidang tanah di Indonesia yang perlu disertifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Bisa dibayangkan kalau hanya 500 ribu sertifikat dalam program 1 tahun, maka kita memerlukan berapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Itu akan sangat lama sekali,” ungkap Moeldoko. Oleh sebab itu, dia mengatakan pemerintah terus menggenjot sertifikasi tanah bagi rakyat. Pemerintah, sambung Moeldoko sadar betul bahwa masalah tanah di Indonesia dapat menimbulkan konflik apabila tidak diselesaikan.
Kala itu, politikus senior PAN, Amien Rais langsung dihantam balik lewat mantan jenderal yang lain, yakni Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan pembantu Presiden Jokowi yang satu ini “mengancam” akan membongkar dosa-dosa mantan Ketua MPR tersebut. Disebut Luhut, kritikan Amien Rais itu asal bunyi dan tidak ada fakta.
