Pertamina dan daerah menguasai minimal 61persen saham yang akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara. Catatan lainnya, Pertamina akan mengelola 100 persen Blok Rokan yang mempunyai produksi minyak setara dengan 26 persen produksi nasional mulai tahun 2021. Hal ini akan meningkatkan kontribusi Pertamina menjadi kurang lebih 60 persen dari produksi nasional.
Catatan sukses lainnya adalah pemerintah melalui induk holding BUMN pertambangan, PT Indonesia Asahan Alumunium (persero), resmi menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Tak hanya itu, pemerintah berhasil menjalankan program bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga yang difokuskan pada daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3 T).
Hingga saat ini, sudah lebih dari 71 lembaga penyalur di seluruh pelosok Indonesia yang beroperasi melayani BBM Satu Harga. Pemerintah sendiri menargetkan 150 lembaga penyalur hingga tahun 2019 mendatang. Di sektor ini, pemerintah terus mewujudkan komitmennya dalam melakukan penataan bidang energi dan mineral di seluruh wilayah Indonesia melalui kebijakan Energi Berkeadilan.
Karena itu, pemerintah membuat peraturan yang mempermudah investasi, bukan menghambat investasi. Kementerian ESDM telah mencabut 186 regulasi/sertifikasi/ rekomendasi/perizinan, terdiri dari 56 bidang migas, 96 bidang minerba, 20 bidang ketenagalistrikan dan 14 bidang EBTKE, juga regulasi pada SKK Migas dan BPH Migas. Selain itu, proses bisnis lainnya yang dipermudah adalah izin Plan of Development (POD) di SKK Migas bagi kontraktor kontrak kerja sama yang ingin mengajukan rancangan pembangunan proyek, misalnya mengebor minyak.
