Pilkada Batasi Pencalonan TNI/Polri

Harian Oku Selatan - Edisi 11 Oktober 2019

JAKARTA – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 mendatang, Undang-Undang Pilkada terus mendapat sorotan. Selain larangan mantan narapidana ikut menjadi peserta pemilu, wacana pembatasan purnawirawan TNI/Polri juga mencuat.

Sebelumnya, Setara Institue mengusulkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bisa membatasi pencalonan perwira tinggi TNI dan Polri. Rencananya, UU tersebut bakal direvisi sebagai landasan Pilkada tahun depan.

Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing secara tegas menolak usulan tersebut. Menurutnya, pembatasan waktu pensiunan bagi TNI/Polri untuk...
Baca artikel selengkapnya di edisi 11 Oktober 2019

Harian Oku Selatan dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi smartphone & tablet Android.

Baca selengkapnya koran edisi ini

Jumat, 11 Oktober 2019


Artikel lainnya