KPU Dinilai Melebihi Kewenangan

Harian Oku Selatan - Edisi 13 November 2019

JAKARTA – Usulan draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada 2020 ke Komisi II DPR dinilai melebihi kewenangan. Sejumlah aturan yang dimasukkan lembaga penyelenggara pemilu disebut kurang filosofis dan tidak berdasarkan Undang-Undang (UU).

Salah satu yang menjadi sorotan adalah aturan larangan mantan terpidana korupsi, bandar narkoba hingga kekerasan seksual terhadap anak. DPR juga menyoroti adanya persyaratan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Hal ini dinilai multitafsir dan kurang penjelasan.

Anggota Komisi II Johan Budi saat Rapat...
Baca artikel selengkapnya di edisi 13 November 2019

Harian Oku Selatan dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi smartphone & tablet Android.

Baca selengkapnya koran edisi ini

Rabu, 13 November 2019


Artikel lainnya