BuzzeRp

Ekonom senior Kwik Kian Gie  kecewa dan mengeluh. Tentang  peliknya bernalar di era ini. “Saya belum pernah setakut saat  ini mengemukakan pendapat yang  berbeda dengan maksud baik  memberi alternatif. Langsung saja  di-buzzer habis-habisan, masalah  pribadi diodal-adil. Zaman Pak Harto  saya diberi kolom sangat longgar oleh  Kompas. Kritik-kritik tajam. Tidak  sekalipun ada masalah,” katanya  melalui cuitan di Twitter  @kiangiekwik.

Unggahan ketakutan Kwik Kian  Gie diamini Susi Pudjiastuti. “I’m with  Pak Kwik,” sambut mantan Menteri  KKP, di akun Twitternya. Cuitan Kwik  juga diapresiasi Wakil Ketua MPR,  Hidayat Nur Wahid. Dalam akun  Facebook-nya, HNW menulis,  “Turut prihatin Pak. Padahal  semuanya juga tahu beda era Orba  dan era Reformasi”.

Buzzer politik (cyber troops) di  Indonesia, berdasarkan riset Oxford  University, bekerja untuk politikus  dan swasta. Imbalannya Rp1 juta  hingga Rp5 juta sesuai kasta mereka:  rendah, menengah, tinggi. Jika  diperbandingkan, memang belum  separah yang terjadi di Israel dan  Amerika Serikat. Di Israel, manipulasi  media sosial dilakukan bahkan oleh  3 (tiga) organisasi pemerintah dan  organisasi masyarakat sipil.

Di Amerika Serikat pun  idem. Lebih dari tiga organisasi  pemerintah dan swasta yang bergiat  menggarap manipulasi medsos. Dua organisasi politikus dan parpol  juga melakukannya. Di negara jiran,  Malaysia, manipuasi medsos dilakoni  oleh dua organisasi dari kubu  pemerintah, politikus parpol, dan  swasta, satu organisasi sipil dan satu  influencer.

Kenapa memakai buzzeRp?  Untuk nutupi kegagalan ekonomi. Pasalnya, keadaan di 2021 akan lebih  berantakan. Defisit makin melebar. PDB merosot. Utang pemerintah  yang kian bengkak terhadap PDB  pun sudah menyimpang dari normanorma standar. BI diminta membeli  surat utang negara di pasar perdana. Nilainya Rp1.000 triliun lebih. “Ini tabu, melanggar prinsip  moneter, dan berpotensi korupsi. Kebijakan ini dicela internasional  mengakibatkan mata uang Indonesia  bermasalah dalam pandangan asing,”  tutur Salamuddin Daeng.

Rezim eksisting tak mampu  membuat rupiah benar-benar bisa  berdaulat di negeri sendiri. “Tiga  pelaku yang membuat rupiah lemah. yakni korporasi swasta, BUMN,  dan pemerintah,” ujar Ichsanuddin  Noorsy. Akibatnya, market risk (risiko pasar) tidak pernah di atas 5  persen. Artinya, situasi kesejahteraan  ekonomi sudah gawat. Hasrat  pemerintah membuat stabil ekonomi  dengan pinjaman mustahil berhasil.

Roadmap mengatasi pandemi  dan krisis menuai penolakan dari  publik nasional dan internasional. Contohnya UU Minerba, UU  Omnibuslaw, UU No. 2/2020 yang  disorot dan kena kritik tajam dari  komunitas global. Korupsi menjadi  isu utama kalangan asing yang  menilai kebijakan penanganan  krisis justru diperalat oligarki untuk  korupsi. Duh! Apa kasus dana bansos  (Rp5,9 triliun) tak cukup mencoreng  muka? Apa iya rentetan blunder  ekonomi tertanggulangi dengan suara  uncivilized para influencer, buzzeRp, bahkan PSK?

Salam,  
Irsyad Muchtar