Belasting

Sekira draf UU dari Kemenkeu tak bocor/dibocorkan, DPR mungkin sudah ketok palu. Layak diduga, ‘pengesahannya’ tengah malam buta. Yang bakal dipajaki (PPN) mulai dari ibu melahirkan, pendidikan, hingga sembako: daging, telur, susu, beras dan gabah, jagung, kedelai, gula konsumsi, garam konsumsi, sayur-sayuran, umbi-umbian, bumbu-bumbuan. Nominalnya 12%.

Untuk nutupi guilty feeling, buru-buru diajukan aneka dalih: bahwa itu baru rencana, dimaksudkan untuk persiapan pascapandemi, yang akan dipajaki ‘sembako premium’, dan sekolah komersial. Pada sisi lain, Menkeu memperpanjang pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil 1.500 cc ke bawah. Semula ditetapkan Maret-April, bergeser ke akhir Agustus 2021.

Menaikkan PPn adalah cara potong kompas untuk nombokin kekurangan pendapatan negara. Padahal, menaikkan PPn dan menurunkan PPh tidak sejalan dengan prinsip distribusi pendapatan. Tapi dari mana lagi negara mendapat uang? Akan lebih cerdas jika memelototi sumber daya alam. Khususnya pajak terhadap yang berunsur merusak lingkungan. Termasuk perkebunan, seperti sawit, batu bara.

Penentuan besar-kecilnya pajak terutang tak boleh asal-asalan. Demi keadilan, ia harus didasarkan pada asas “kemampuan membayar” (the ability to pay) dari pembayar pajak di negeri yang maunya demokratis, Pancasilais, serta perlu dibahas secara berkala di parlemen. Jangankan pajak sembako, bagi Daoed Joesoef, memberlakukan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang by its very nature begitu liberal, anti-Pancasila.

Logis jika kebijakan blunder ini dibaca sebagai salah satu dari dua cara untuk melumpuhkan suatu negara-bangsa. Pertama, dengan melibatkannya dalam peperangan dan/atau konflik berkepanjangan (aneka disguised proxy wars). Kedua, bila pendidikan anak-anak bangsa diabaikan. “Kedua aksi tersebut sedang terjadi di lingkungan NKRI. Dalam hal ini, tugas pemerintah bukan memerintah, melainkan menjadi sekaligus pelayan (servant) dan pembimbing (tutor) bagi rakyat,” tulis Alumnus Universite Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne itu, 7 bulan jelang wafat.

Setback kita teramat jauh ke masa Kerajaan Mataram, Kediri, Majapahit; dimana upeti perorangan atau kelompok orang (berupa hasil bumi dan pemajakan barang perdagangan) diberikan kepada raja/penguasa sebagai bentuk penghormatan dan tunduk patuh. Di masa kolonial, belasting diterapkan dengan mengabaikan keadilan, keamanan, dan hak asasi manusia Indonesia. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels menarik pajak dari pintu gerbang dan pajak penjualan barang di pasar (bazarregten), termasuk pungutan pajak terhadap rumah jadi.

Ilusi tegaknya sistem welfare state jauh panggang dari api dengan kebijakan negara yang lebay membebani rakyatnya justru di tengah implikasi pahit pandemi yang mencekik. Kata Ibnu Khaldun, “Di antara tanda sebuah negara akan hancur akan terlihat dari semakin besar dan beraneka ragam pajak yang dipungut dari rakyat.” Kutipan itu jadi makin nendang karena dishare via Twitter Natalius Pigai, aktivis HAM asal Papua.  

Salam,
Irsyad Muchtar