Demoscratos
Lima Tahun Ke Belakang, jati diri demokrasi terkoyak. Compang camping dan meranggas. Prinsip ‘kekuasaan di tangan rakyat’ dari demos (rakyat) dan cratos (kekuasaan) jadi semboyan omong kosong. Tak perlu jadi ahli, awam pun mafhum biang keroknya, yakni cengkeraman gurita oligarki yang mengooptasi dan politik dinasti yang dipertontonkan dengan pongah.
Per definisi, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat; dimana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Mulai digunakan abad ke-6 dan abad ke-4 SM di beberapa negara dan kota Yunani kuno, demokrasi dipraktikkan terutama dalam sistem politik di Athena.
Dalam dirinya, ia mengemban prinsip persamaan hak, kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, beragama, dan perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Karenanya, mandat rakyat yang dipinjamkan kepada pejabat publik dievaluasi secara periodik. Pemilu bukan untuk meneruskan pemerintahan sebelumnya, 5, 10, 15 tahun terakhir. “Melainkan untuk memeriksa masihkah kita searah dan berada di jalur yang benar, supaya mencapai tujuan awal,” ujar Anies Rasyid Baswedan.
Adapun tujuan awal pendirian negara ini terelaborasi secara lugas dan zakelijk: melindungi setiap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan terlibat menegakkan ketertiban dunia.
Demokrasi musykil dibangun secara instan. “Perlu waktu tujuh Pemilu berturut-turut,” ujar Andi Widjajanto, eks Gubernur Lemhannas. Kudu menempuh proses demokratisasi, melalui Inisiasi demokrasi (1999), lalu Instalasi demokrasi/bekerjanya semua prosedur kelembagaan (2004-2009), lalu Konsolidasi demokrasi (2014, 2019, 2024), untuk sampai pada hasil demokrasi yang substantif/deliberatif. Artinya, tinggal dua kali pemilu lagi: 2029 dan 2034.
Naasnya, perjalanan ke arah demokrasi substantif itu terganjal gegara barikade dinasti abuse of power yang dipasang sendiri oleh keluarga presiden: paman, istri, adik, anak. Puncaknya, memperkuda MK untuk meloloskan sang putra maju sebagai cawapres. Status tersebut legal tapi tak legitimate. Secara etika, sutradara dan produser politik bermain tak normal.
Perjalanan menuju Indonesia maju sudah hampir sempurna. Secara PDB per kapita kita sudah masuk menengah atas; secara demokrasi sudah masuk konsolidasi (tinggal dua kali Pemilu); secara demografi kita akan memperoleh bonus. Dengan mengombinasikan ketiga aspek ini, dalam 5-10 tahun, Indonesia akan keluar dari income middle trap dan masuk menjadi 10 besar ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita US$6.700 dan Gini Ratio yang membaik.
Celahnya itu kini ada. Celah yang bisa dioptimalkan kalau demokrasi oke, antikorupsi oke, penghormatan kepada HAM oke. Indonesia bisa jadi model sebagai negara berkembang dengan populasi besar, dengan karakter negara maritim, dengan warga muslim mahabesar yang lompat jadi negara maju. Dan itu (akan) jadi kenyataan jika Presiden imun godaan banalisme cawe-cawe.
Salam, Irsyad Muchtar