Kendalikan ekspor batubara. Indonesia hanya memiliki cadangan batubara sekitar 20 miliar ton, sehingga kalau tidak dikendalikan akan habis dalam 40 tahun mendatang. Menggenjot ekspor untuk mendongkak devisa tentu penting, tetapi menggerus sebanyak-banyaknya batubara dari perut Bumi Indonesia seharusnya untuk kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945, khususnya di ayat (3) berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penerapan pasal 33 tersebut tampaknya masih jauh panggang dari api. Terbukti dalam hal kebijakan pengelolaan kekayaan tambang, khususnya batubara, pemerintah belum fokus dan serius mengacu ke Pasal 33 UUD 1945 ayat 3 tersebut.

Volume produksi dan ekspor batubara dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Dalam lima tahun terakhir misalnya, produksi batubara rata-rata di atas 450 juta ton per tahun, bahkan tahun 2018 lalu produksi batubara Indonesia mencapai 485 juta ton. Sebagian besar dari produksi batubara tersebut untuk kepentingan ekspor. Volume ekspor batubara dalam lima tahun terakhir pun rata-rata di atas 370 juta ton per tahun.

Nilai ekspor batubara tersebut bisa mencapai Rp400 triliun per tahun, bahkan bisa lebih karena tergantung harga dan nilai tukar rupiah. Namun besarnya pendapatan pengusaha dari sektor ekspor batubara tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat. Pajak batubara sendiri konon masih banyak bocor atau diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu. Permainan data ekspor, bahkan ekspor gelap batubara juga marak terjadi dan hal itu sudah berlangsung cukup lama.

Sejak ekspor batubara digencarkan beberapa tahun silam, hasil ekspor batubara lebih banyak dinikmati para pengusaha dan pejabat tertentu beserta mafia ketimbang penerimaan negara. Masyarakat hanya jadi penonton dan tidak menikmati sama sekali. Di sisi lain, upaya pengendalian ekspor batubara itu hingga kini baru sebatas wacana, belum menjadi kenyataan. Hal itu memang terkait dengan kuatnya lobi pengusaha kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga eksploitasi tambang batubara terus berlangsung.

Mendongkrak ekspor itu penting untuk mendongkrak devisa, tetapi kepentingan bangsa dan negara jauh lebih penting. Pemerintah harus tetap mengendalikan ekspor dan mengutamakan kebutuhan suplai batubara dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri membutuhkan energi, sehingga harus menjadi prioritas.

Sangat memalukan kalau ekspor melimpah, tetapi kebutuhan dalam negeri tidak bisa dipenuhi. Buktinya, PLN kesulitan mendapatkan batubara, karena semua perusahan tambang batubara berlomba-lomba memenuhi kebutuhan ekspor. Tarif listrik PLN di dalam negeri menjadi mahal, karena harus menggunakan bahan bakar minyak. Sementara itu produk batubara Indonesia dinikmati masyarakat dan bangsa lain. Sungguh ironis memang, tetapi itulah Indonesia…

Krisman Kaban