Penanggulangan Tumpahan Minyak

Tumpahan minyak tidak saja menjadi masalah nasional tetapi telah menjadi persoalan bersama di kancah dunia global. Sebab dampak yang ditimbulkannya tidak saja mencemari lingkungan tetapi juga membahayakan serta mengancam kesehatan manusia. Bayangkan saja, minyak yang tumpah di perairan, dalam volume yang tidak sedikit, tersebar ke beberapa area. Boleh jadi ada pula ceceran tumpahan minyak yang secara tidak disengaja, termakan oleh beragam jenis ikan.

Boleh jadi diantara sekian banyak ikan tersebut ditangkap dan menjadi hidangan di meja-meja makan kita. Padahal diketahui minyak yang tumpah mengandung bahan kimia beracun yang dapat membahayakan makhluk hidup, termasuk manusia. Dampak negatif minyak dapat dirasakan saat tidak sengaja tertelan, terhirup atau terpapar. Tumpahan minyak yang tidak sengaja tertelan akan berdampak pada organ internal. Racun kimia juga akan masuk ke dalam tubuh jika dihirup. Selain itu, paparan eksternal akan mengiritasi kulit dan mata. Hal ini disinyalir dalam laman NOAA’s Ocean Service.

Sedang efek jangka panjang dari paparan minyak di laut bagi manusia diantaranya adalah menurunkan fungsi reproduksi, membahayakan organ dalam dan menyebabkan kematian. Kerugian juga dialami oleh nelayan, sebab tumpahan minyak menyebabkan ikan-ikan mati dan membuat mereka kehilangan mata pencaharian, tulis laman Enviromental Pollution Centers.

Belum lagi biota laut bakal rusak akibat terpapar tumpuhan minyak. Itu dampak tumpahan minyak di perairan. Sedangkan tumpahan minyak di darat, tentu saja dapat merugikan pemilik lahan yang terdampak tumpahan. Misalnya, kerugian material dan lain semacamnya. Kasus Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) warisan PT CPI di Wilayah Kerja Rokan menjadi salah satu contoh.

Dari sederet imbas negatif tumpahan minyak tersebut, masuk akal bila sejumlah kalangan, mulai dari pemerhati dan pecinta lingkungan hingga entrepreneur menaruh minat pada penanggulangan tumpahan minyak. Tidak terkecuali pemerintah, dengan menerbitkan beberapa regulasi, diantaranya: Pertama, Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. Harapannya, political will pemerintah ini merupakan wujud komitmen penanggulangan tumpahan minyak.

Sofyan Badrie