RUU EBET Menunggu Ketok Palu

Peran energi berbasis fosil (diprediksi) tidak lama lagi bakal berganti. Digantikan dengan energi bersih nan ramah lingkungan. Perubahan ini seiring dengan ditekennya Perjanjian Paris. Kesepakatan yang dipelopori oleh negara-negara maju.

Indonesia, turut serta bersama 171 negara lain menandatangani kesepakatan Paris. Perjanjian tersebut tentang Perubahan Iklim pada Upacara Tingkat Tinggi Penandatanganan Perjanjian Paris (high-level Signature Ceremony for the Paris Agreement) yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada hari Jumat, 22 April 2016.

Sejak itulah, negeri ini pun terlihat sibuk menyiapkan perangkat, regulasi dan infrastruktur untuk mengantisipasi dampak dari perubahan iklim. Apalagi Indonesia mendapat giliran menyelenggarakan hajatan KTT G20 di Bali pada November lalu yang di dalamnya sarat pesan global; kampanye transisi energi dan perubahan iklim.

Sebagai bagian untuk merealisasikan janji Kesepakatan Paris, Pemerintah Indonesia pun sigap meranpungkan Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).

RUU EBET sejatinya telah ditargetkan rampung pada Oktober 2021. Namun faktanya, hingga berakhirnya tahun 2022, RUU EBT belum kunjung disahkan. Padahal final draft, menurut Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto telah masuk pembahasan legislatif pada 25 Januari 2021.

RUU ini, yang merupakan usulan Komisi VII DPR RI masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Tidak heran bila RUU EBT diseminarkan di beberapa kampus, seperti ITB, UI, UGM, ITS dan lainnya.

Di dalam RUU EBET memuat beragam bahasan terkait energi ramah lingkungan. Substansi Pokok Pendalaman Daftar Inventarisasi Masalah/DIM RUU ini mencakup transisi energi dan peta jalan, sumber EBT, nuklir, perizinan berusaha, penelitian dan pengembangan, harga EBT, dukungan pemerintah, dana EBT, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pembagian kewenangan, pembinaan dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat.

Bahkan ada pokok bahasan yang memicu kontroversial; konsep multi buyers-multi sellers (MBMS) yang mewujud di power wheeling dan open source. Skema ini dianggap sebagai bentuk liberalisasi kelistrikan. Pasalnya, IPP EBT diperbolehkan menjual langsung kepada konsumen, dengan menggunakan jaringan transmisi dan distribusi milik PLN.

Terlepas dari polemik tersebut, pengesahan RUU EBET ditunggu publik. Sebab pengembangan energi bersih yang ramah lingkungan telah menjadi komitmen bangsa dan menjadi hajat hidup orang banyak.