Jokowi Didesak Tak Terbitkan Surpres Revisi UU KPK

Radar Selatan - Edisi 12 September 2019

Jakarata - Presiden Joko Widodo diminta agar tak mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) terkait revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Bahkan Jokowi didorong untuk dengan tegas menolak revisi.

Presiden Jokowi tidak perlu mengeluarkan surpres untuk menugasi menteri yang mewakili untuk membahas revisi UU KPK. Maka pembahasan revisi UU KPK tidak akan berjalan.

Ini langkah yang paling realistis bagi Jokowi, ujar Pengamat politik dan hukum tata negara Tohadi dalam keterangan tertulisnya...
Baca artikel selengkapnya di edisi 12 September 2019

Radar Selatan dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi smartphone & tablet Android.

Baca selengkapnya koran edisi ini

Kamis, 12 September 2019


Artikel lainnya