Radar Tegal dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi smartphone & tablet Android.

Editorial

Surat Edaran (SE) Nomor 2/SE/VII 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) dalam Aspek Kepegawaian telah dikirim ke daerah. SE dikirim Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana untuk kepala daerah termasuk pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan pejabat pembina kepegawaian instansi daerah.

Dalam SE tersebut banyak aturan yang harus dipahami oleh para kepala daerah agar tidak salah dalam melangkah. Salah satunya, ASN yang ditunjuk sebagai Plh atau Plt tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya. Sebab, Plh dan Plt bukan jabatan definitif.

Selain itu, PNS yang diperintahkan sebagai Plh atau Plt tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak dicantumkan besaran tunjangan jabatan. Nah, pengangkatan sebagai Plh atau Plt juga tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatan tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.

Dengan SE ini, sudah semestinya kepala daerah dan pegawai dibawahnya memahami. Jangan sampai dikemudian hari ada tuntutan daripara Plh atau Plt yang telah ditugaskan.

Nah, regulasi yang sudah diterbitkan ini diharapakan disosialisasikan secara menyeluruh. Agar tidak muncul kesimpangsiuran. Sebab, ini menyangkut kewenangan. Mungkin, salah satu manfaat dari SE ini, ASN tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik. Tapi ya entahlah.

Agustus 2019