Radar Tegal dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi smartphone & tablet Android.

Editorial

Sebagai masyarakat tidak setuju dengan pembatasan sampai pada kebijakan pemblokiran layanan data di daerah yang sedang mencekam, seperti yang terjadi di Papua Barat dan Papua. Aksi damai pun dilakukan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat Papua mempertanyakan pemblokiran internet di Papua tersebut.

Ada juga yang ingin pemblokiran di Papua tidak dilakukan. Seperti yang dikatakan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Dia tak sepakat dengan pemblokiran internet di Papua yang dilakukan pemerintah. Seharusnya yang lebih penting dilakukan pemerintah adalah memberikan edukasi agar tidak menyebar hoax.

Jika mendengar pernyatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara bahwa pemblokiran tersebut sudah dibicarakan dengan mekanisme rapat. Dan tidak dilakukan di seluruh Papua. Melainkan beberapa daerah, yaitu Manokwari, Jayapura, Sorong, dan Fakfak yang masih terjadi insiden kerusuhan. Meski demikian, pembatasan akses internet tersebut masih bisa berkomunikasi menggunakan dengan pesan singkat dan telepon.

Yah, kasus pemblokiran atau pelambatan internet pernah terjadi di Indonesia. Misalnya saat aksi demontrasi pada 21-22 Mei 2019 di Jakarta. Semua itu dilakukan karena terjadi ekses. Memang semua kebijakan pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Namun, jika memang positifnya lebih banyak, maka ambilah kebijakan itu.

Soal pemblokiran atau pembatasan akses layanan data, agar hal itu tidak dilakukan, jawabannya sebenarnya mudah. Jangan ada kericuhan, apalagi sampai timbul mencekam di daerah. Mungkin jika itu terjadi, pemerintah akan melakukan pemblokiran lagi. Meskipun seharusnya memang baiknya pemerintah memperkuat penegakan hukumnya juga.

Agustus 2019