Regulasi IMEI Dinilai Harus Pro Konsumen

Rakyat Bengkulu - Edisi 12 Juli 2019

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk mengesahkan regulasi validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) pada ponsel yang beredar di Indonesia, dinilai harus mempertimbangkan kepentingan dan keamanan konsumen. Pengamat menilai draft aturan yang disampaikan pemerintah masih banyak memiliki celah yang berpotensi merugikan pengguna ponsel di Indonesia.

Seperti misalnya mengenai pemutihan ponsel black market (BM) yang terlanjur dibeli atau dipakai sebelum peraturan tersebut diketok. Sebelumnya pemerintah menyebut pengguna ponsel BM bisa mendapatkan pemutihan dengan mendaftarkan nomor IMEI-nya pada...
Baca artikel selengkapnya di edisi 12 Juli 2019

Rakyat Bengkulu dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi smartphone & tablet Android.

Baca selengkapnya koran edisi ini

Jumat, 12 Juli 2019


Artikel lainnya