Aturan Pilkada 2020, Kuncinya di DPR

Rakyat Bengkulu - Edisi 14 Agustus 2019

JAKARTA - Peraturan baru yang direncanakan akan diterapkan pada Pilkada Serentak 2020 dikhawatirkan tidak bisa terealisasi. Dasar hukum menjadi salah satu alasannya. Jika hanya diatur lewat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), sejumlah kalangan menilai kurang kuat.

Pengamat politik Ujang Komarudin menerangkan, sejumlah wacana mulai dari larangan mantan koruptor, penggunaan rekapitulasi elektronik dan peraturan terkait foto peserta pemilu harus jelas dasar hukumnya. Terlebih, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)menegaskan larangan eks koruptor berkompetisi dalam pemilihan umum harus...
Baca artikel selengkapnya di edisi 14 Agustus 2019

Rakyat Bengkulu dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi smartphone & tablet Android.

Baca selengkapnya koran edisi ini

Rabu, 14 Agustus 2019


Artikel lainnya