DPR Tunggu Inisiatif Pemerintah

Rakyat Bengkulu - Edisi 23 Agustus 2019

JAKARTA - Pasca diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 15 Tahun 2019 tentang tahapan, jadwal, dan program kegiatan Pilkada 2020, sejumlah kalangan menilai perlu dilakukan pembahasan Undang-Undang Pilkada. Hal ini untuk sinkronisasi serta membahas sejumlah wacana baru. Salah satunya larangan mantan koruptor.

Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mengatakan beberapa kalangan sebelumnya berharap ada revisi UU Pilkada. KPU sebagai penyelenggara pemilu ingin ada pasal agar eks koruptor dilarang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020....
Baca artikel selengkapnya di edisi 23 Agustus 2019

Rakyat Bengkulu dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi smartphone & tablet Android.

Baca selengkapnya koran edisi ini

Jumat, 23 Agustus 2019


Artikel lainnya