Wacanakan Petahana Harus Mundur

Rakyat Bengkulu - Edisi 16 Oktober 2019

JAKARTA - Wacana aturan harus mundurnya petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mencuat. Lembaga pengawas pemilu menilai, legislatif dan eksekutif merupakan posisi politis. Sehingga harus diterapkan aturan yang sama.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin sepakat dengan usulan tersebut. Menurutnya, aturan tersebut sangat penting untuk azas keadilan. Selain itu, independensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memilih juga bisa terjaga dengan baik.

Ujang berpendapat, jika kepala daerah hanya cuti, birokrasi tetap akan tunduk. Karena...
Baca artikel selengkapnya di edisi 16 Oktober 2019

Rakyat Bengkulu dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi smartphone & tablet Android.

Baca selengkapnya koran edisi ini

Rabu, 16 Oktober 2019


Artikel lainnya