Regulasi Pilkada dan Pemilu Belum Sejalan

Rakyat Bengkulu - Edisi 18 September 2019

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memandang para pembuat Undang-Undang (UU) lupa membenahi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pasalnya, UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dijadikan dasar pelaksanaan Pilkada, membuat kewenangan Bawaslu lemah dibandingkan kewenangan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu.

Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, padahal kewenangan lengkap Bawaslu dalam pemilu terinsipirasi dari UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada. Dia menyebut,...
Baca artikel selengkapnya di edisi 18 September 2019

Rakyat Bengkulu dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi smartphone & tablet Android.

Baca selengkapnya koran edisi ini

Rabu, 18 September 2019


Artikel lainnya