JAKARTA – Desakan masyarakat agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera disahkan tidak membuahkan hasil. DPR akhirnya memutuskan untuk menunda pengesahan peraturan tersebut. Aturan baru itu akan di-carry over pada periode berikutnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, RUU PKS tidak bisa disahkan pada periode ini, karena waktu kerja tinggal sedikit lagi, sehingga tidak memungkinkan DPR dan pemerintah menyelesaikan RUU tersebut.

Dia sudah berkoordinasi dengan pimpinan Panja RUU PKS, karena waktunya yang pendek dan...
Baca artikel selengkapnya di edisi 28 September 2019

Rakyat Bengkulu dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi smartphone & tablet Android.

Baca selengkapnya koran edisi ini

Sabtu, 28 September 2019


Artikel lainnya