Batasi Pencalonan TNI/Polri

Rakyat Bengkulu - Edisi 10 Oktober 2019

JAKARTA - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, Undang-Undang Pilkada terus mendapat sorotan. Selain larangan mantan narapidana ikut menjadi peserta pemilu, wacana pembatasan purnawirawan TNI/Polri juga mencuat.

Sebelumnya, Setara Institue mengusulkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bisa membatasi pencalonan perwira tinggi TNI dan Polri. Rencananya, UU tersebut bakal direvisi sebagai landasan Pilkada tahun depan.

Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing secara tegas menolak usulan tersebut. Menurutnya, pembatasan waktu pensiunan bagi TNI/Polri untuk ikut...
Baca artikel selengkapnya di edisi 10 Oktober 2019

Rakyat Bengkulu dapat dibaca gratis dalam masa terbatas di aplikasi smartphone & tablet Android.

Baca selengkapnya koran edisi ini

Kamis, 10 Oktober 2019


Artikel lainnya