Tampilkan di aplikasi

Buka App
myedisi reader ios appstore
Buku Salemba Empat hanya dapat dibaca di aplikasi myedisi reader pada Android smartphone, tablet, iPhone dan iPad.
Kewenangan dan Pembangunan Desa di Indonesia
Pratinjau

Kewenangan dan Pembangunan Desa di Indonesia

1 Pembaca
Rp 79.900 ▼ 31% 		Rp 55.000

Patungan hingga 5 orang pembaca
Hemat beli buku bersama 2 atau dengan 4 teman lainnya. Pelajari pembelian patungan disini

3 Pembaca
Rp 165.000 ▼ 13%
Rp 47.667 /orang 		Rp 143.000

5 Pembaca
Rp 275.000 ▼ 20%
Rp 44.000 /orang 		Rp 220.000

Pembelian grup
Pembelian buku digital dilayani oleh penerbit untuk mendapatkan harga khusus.
 		Hubungi penerbit

Perpustakaan
Buku ini dapat dibeli sebagai koleksi perpustakaan digital. myedisi library

Setelah implementasi undang-undang tentang desa dilaksanakan, dituntut adanya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Secara khusus, permasalahan yang memerlukan perhatian dan pemahaman yang awal dan mendasar adalah mengenai kewenangan desa dan pembangunan desa.

Belum banyak bahan bacaan/literatur yang menyajikan dan membahas kedua hal tersebut dalam satu kesatuan yang utuh. Buku “Kewenangan dan Pembangunan Desa di Indonesia” ini diharapkan dapat menambah wacana dan referensi bagi para praktisi pemerintahan desa dan akademisi serta pemerhati desa lainnya yang ingin secara lebih jauh memahami tata kelola pemerintahan desa.

Buku ini hadir dengan mengupas semua aspek dari hulu sampai hilir mengenai kedudukan desa di Indonesia, segala kewenangan desa, dan pembangunan desa. Isi buku disampaikan secara padat dan jelas.

Ikhtisar Lengkap   
Penulis: Muhamad Mu'iz Raharjo

Penerbit: Salemba Empat
ISBN: 9786021232781
Terbit: Desember 2020 , 96 Halaman

BUKU SERUPA

Lihat buku serupa lainnya










Ikhtisar

Setelah implementasi undang-undang tentang desa dilaksanakan, dituntut adanya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Secara khusus, permasalahan yang memerlukan perhatian dan pemahaman yang awal dan mendasar adalah mengenai kewenangan desa dan pembangunan desa.

Belum banyak bahan bacaan/literatur yang menyajikan dan membahas kedua hal tersebut dalam satu kesatuan yang utuh. Buku “Kewenangan dan Pembangunan Desa di Indonesia” ini diharapkan dapat menambah wacana dan referensi bagi para praktisi pemerintahan desa dan akademisi serta pemerhati desa lainnya yang ingin secara lebih jauh memahami tata kelola pemerintahan desa.

Buku ini hadir dengan mengupas semua aspek dari hulu sampai hilir mengenai kedudukan desa di Indonesia, segala kewenangan desa, dan pembangunan desa. Isi buku disampaikan secara padat dan jelas.

Pendahuluan / Prolog

Kewenangan dan Pembangunan Desa di Indonesia, Memahami Tata Kelola Desa sesuai Undang-Undang yang Berlaku
Desa merupkan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Definisi desa juga mencakup kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Sesuai undang-undang yang telah ditetapkan, terdapat sistem pemerintahan yang berlaku atau dapat diberlakukan di dalam desa. Namun, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, termasuk menyangkut kedudukan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan undang-undang yang baru.

Setelah implementasi undang-undang tentang desa dilaksanakan, dituntut penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Secara khusus, permasalahan yang memerlukan perhatian dan pemahaman yang awal dan mendasar adalah mengenai kewenangan desa dan pembangunan desa. Buku ini hadir untuk menyajikan dan membahas kedua hal tersebut dalam satu kesatuan yang utuh. Diharapkan buku ini bermanfaat bagi mereka yang mendalami permasalahan pemerintahan desa, termasuk akademisi dan pemerhati desa yang mendalami tata kelola pemerintahan desa.


Penulis

Muhamad Mu'iz Raharjo - Lahir di Banjarnegara, 22 Januari 1987. Gelar sarjana sains terapan pemerintahan diperoleh dari pendidikan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/Institut Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN/IPDN) Jatinangor Sumedang pada tahun 2009, sedangkan gelar magister sains didapatkan dari Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (PPs. MAPD IPDN) Cilandak Jakarta tahun 2011.

Penulis adalah praktisi sekaligus akademisi di dunia pemerintahan Indonesia. Riwayat pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil yakni pernah diberikan amanah sebagai Staf Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (KPMD) Kabupaten Banjarnegara (2009), Staf Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna KPMD Kabupaten Banjarnegara (2009–2011), Staf Seksi Pembinaan Sumber Daya Masyarakat KPMD Kabupaten Banjarnegara (2011–2012), Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara (2013– 2017), Kepala Subbagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara (2017–2018), Kepala Subbagian Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara (2018–2019), dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara (2019–2020).

Daftar Isi

Sampul depan
Halaman Persembahan
Tentang Penulis
Prakata
Daftar Isi
Bab 1 Pengertian Desa Dan Pemerintahan Desa
     Definisi Desa
     Kedudukan Desa di Indonesia
     Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat
     Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
     Asas Pengaturan Desa
     Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Bab 2 Kewenangan Desa
     Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
     Perincian Kewenangan Desa
     Sinkronisasi Kewenangan Desa dengan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa
Bab 3 Pembangunan Desa
     Arti Penting Pembangunan Desa
     Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
     Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
     Daftar Usulan RKP Desa
Bab 4 Rincian Daftar Kewenangan Desa
     Daftar Kegiatan Berdasarkan Subbidang pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
     Daftar Kegiatan Berdasarkan Subbidang pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
     Daftar Kegiatan Berdasarkan Subbidang pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
     Daftar Kegiatan Berdasarkan Subbidang pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat
     Daftar Kegiatan Berdasarkan Subbidang pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
Daftar Pustaka
Indeks
Sampul belakang