Ikhtisar
Pengesahan undang-undang desa oleh DPR memberikan dampak bahwa APBN berhak mengucurkan dananya untuk setiap desa. Dana yang paling sedikit berjumlah 10 persen ini didapatkan dari perimbangan kabupaten atau kota dalam APBD. Di sisi lain, aparat desa memiliki kewajiban dalam melaporkan pengelolaan keuangan ini. Apakah dana sudah digunakan untuk pembangunan desa itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan penatausahaan keuangan desa agar dana dapat dikelola sebaik mungkin.
Buku Akuntansi Desa ini memberikan pengetahuan bagaimana pengelolaan dana desa yang baik dan terarah. Dengan pemahaman ini, hendaknya aparat desa melakukan pencatatan sebagai tanggung jawab yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
Pendahuluan / Prolog
Akuntansi Desa
Seiring dengan disahkannya undang-undang (UU) desa oleh DPR, maka memberikan konsekuensi bahwa setiap desa akan mendapatkan anggaran dari APBN yang besarnya paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan kabupaten/kota dalam APBD. Selain itu, UU tersebut juga memberikan dampak bagi aparat desa untuk dapat melaporkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, penatausahaan keuangan desa merupakan sebuah tanggung jawab agar dana yang dikelola dapat membantu desa dalam melaksanakan kegiatan strategis sebagai upaya untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan desa itu sendiri.
Di sisi lainnya, dampak positif pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel dapat membantu pembangunan desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya. Selain itu, juga sebagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
Akan tetapi, agar dalam pengelolaannya dapat berjalan dengan baik dan benar, maka aparat desa wajib dibekali dengan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan dana desa yang baik dan terarah. Dengan demikian, pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan merupakan suatu keharusan bagi aparat tersebut. Buku Akuntansi Desa ini merupakan referensi bagi aparat desa untuk mempelajari pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Buku ini terbagi ke dalam 7 bab, yang mana Bab 1 membahas Tentang Desa, Bab 2 membahas tentang Perencanaan dan Penganggaran Desa, Bab 3 membahas tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab 4 membahas tentang Penatausahaan Keuangan Desa, Bab 5 membahas tentang Penyusunan Neraca Awal Desa, Bab 6 membahas tentang Contoh Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, serta Bab 7 merupakan Studi Kasus. Kedua bab terakhir membantu pembaca dalam memahami penatausahaan dalam akuntansi desa.
Penulis
Yuliansyah - Yuliansyah, M.S.A., Ph.D., Akt., CA.
Penulis adalah staf pengajar Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Lampung. Beliau menamatkan pendidikan Sarjana Akuntansi pada Universitas Jenderal Soedirman, Master of Science in Accounting (M.S.A.) pada Meinders School of Business—Oklahoma City University—USA serta Philosophy of Doctor bidang Akuntansi pada University of South Australia.
Selama menjadi staf pengajar beliau aktif dalam penelitian di bidang akuntansi manajemen. Hasil penelitiannya pernah dipresentasikan atau diterima pada seminar internasional maupun nasional, seperti Monash Forum on Management Accounting (MONFORMA) di Melbourne tahun 2009, International World Cultural Tourism Conference, di Bangkok tahun 2009, Asian Pacific Conference (APC) di Beijing tahun 2011, SNA XVIII di Medan tahun 2015, Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA 1) di Jakarta, dan lain-lain.
Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail di yuliansyah123@yahoo.com.
Rusmianto - Rusmianto, S.E., M.Si.
Penulis adalah dosen pada Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Lampung (Polinela). Selain itu, penulis juga mengajar di Akademi Akuntansi Lampung dan LP3I Lampung. Penulis mendapatkan gelar sarjana dari Program Studi Akuntansi FE Universitas Lampung dan Magister Sains dari Program Studi Akuntansi FE Universitas Sriwijaya. Mata kuliah yang diajarkan meliputi Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Akuntansi Sektor Publik, dan Statistik Bisnis. Selain buku ini, penulis juga pernah menulis buku mengenai akuntansi sektor publik. Beberapa artikel yang pernah ditulis antara lain: “Asosiasi antara Pengungkapan Proyeksi Laba dengan Manajemen Laba”; “Reaksi Pasar atas Publikasi Laporan Keuangan Interim dan Keterlibatan Auditor dalam Laporan Keuangan Interim”; dan “Determinan Kualitas Laba di Indonesia.
Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail di antopoliteknik@gmail.com.
Daftar Isi
Sampul depan
Tentang Penulis
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab 1. Tentang Desa
Pendahuluan
Definisi Desa
Karakteristik Desa
Kewenangan Desa
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
Kewenangan Lokal Berskala Desa
Desa & Kelurahan
Tampilan: Perbedaan Desa & Kelurahan
Kelembagaan Desa
Pemerintahan Desa/Desa Adat
Badan Permusyawaratan Desa
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Lembaga Adat Desa
Tampilan: Kelembagaan Desa
Regulasi Tentang Desa
Bab 2. Perencanaan dan Penganggaran Desa
Pendahuluan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa)
Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDesa)
Proses Penyusunan Rencana APBDesa
Tampilan: Proses Penyusunan Rencana APBDesa
Struktur Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDesa)
Tampilan: Struktur Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDesa)
Pendapatan
Dana Desa
Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota & Retribusi Daerah
Alokasi Dana Desa (ADD)
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi & Kabupaten/Kota
Belanja Desa
Pembiayaan Desa
Perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDesa)
Lampiran: Contoh Format APBDesa
Bab 3. Pengelolaan Keuangan Desa
Tampilan: Siklus Pengelolaan Keuangan
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Tampilan: Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Kebijakan Pelaksanaan APBDesa
Prosedur Pengeluaran Kas
Tampilan: Prosedur Pengeluaran Kas
Tampilan: Format Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Lampiran Permendagri 113/2014
Tampilan: Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Berdasarkan Lampiran Permendagri 113/2014
Prosedur Penerimaan Kas
Tampilan: Prosedur Penerimaan Dana Desa
Aspek Perpajakan dalam Pengelolaan Desa
Tampilan: Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Tampilan: Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
Tampilan: Tarif Bea Meterai
Bab 4. Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan: Penerimaan & Pengeluaran Kas
Tampilan: Siklus Penatausahaan Keuangan Desa
Tampilan: Format Buku Kas Umum Berdasarkan Lampiran Permendagri 113/2014
Tampilan: Format Buku Pembantu Pajak Berdasarkan Lampiran Permendagri 113/2014
Tampilan: Format Buku Bank Desa Berdasarkan Lampiran Permendagri 113/2014
Contoh: Pencatatan Transaksi dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, & Buku Bank
Memposting dalam Buku Besar
Tampilan: Format Buku Besar
Contoh: Memposting dalam Buku Besar
Menyusun Neraca Saldo
Tampilan: Format Neraca Saldo
Penyesuaian di Akhir Periode
Tampilan: Format Penyesuaian
Penyusunan Laporan
Tampilan: Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tampilan: Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Berkenaan
Prosedur Penutupan Buku Setiap Akhir Bulan
Tampilan: Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa Setiap Bulannya
Bab 5. Penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa Awal
Aset Lancar
Penyertaan Modal Pemerintah Desa
Aset Tetap
Dana Cadangan
Kewajiban
Contoh Penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa Awal
Bab 6. Contoh Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Bab 7. Studi Kasus
Glosarium
Daftar Pustaka
Indeks
Sampul belakang
