Buku Salemba hanya dapat dibaca di aplikasi smartphone & tablet Android.

Akuntansi Desa

1 Pembaca
Rp 97.900 49%
Rp 50.000

Patungan hingga 5 orang pembaca
Hemat beli buku bersama 2 atau dengan 4 teman lainnya. Pelajari pembelian patungan disini

3 Pembaca
Rp 150.000 50%
Rp 25.000 /orang
Rp 75.000

5 Pembaca
Rp 250.000 60%
Rp 20.000 /orang
Rp 100.000

Pengesahan undang-undang desa oleh DPR memberikan dampak bahwa APBN berhak mengucurkan dananya untuk setiap desa. Dana yang paling sedikit berjumlah 10 persen ini didapatkan dari perimbangan kabupaten atau kota dalam APBD. Di sisi lain, aparat desa memiliki kewajiban dalam melaporkan pengelolaan keuangan ini. Apakah dana sudah digunakan untuk pembangunan desa itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan penatausahaan keuangan desa agar dana dapat dikelola sebaik mungkin.

Buku Akuntansi Desa ini memberikan pengetahuan bagaimana pengelolaan dana desa yang baik dan terarah. Dengan pemahaman ini, hendaknya aparat desa melakukan pencatatan sebagai tanggung jawab yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Ikhtisar Lengkap   
Penulis: Yuliansyah / Rusmianto
Editor: Denny Susanto

Penerbit: Salemba
ISBN: 9789790616868
Terbit: November 2015, 242 Halaman

Ikhtisar

Pengesahan undang-undang desa oleh DPR memberikan dampak bahwa APBN berhak mengucurkan dananya untuk setiap desa. Dana yang paling sedikit berjumlah 10 persen ini didapatkan dari perimbangan kabupaten atau kota dalam APBD. Di sisi lain, aparat desa memiliki kewajiban dalam melaporkan pengelolaan keuangan ini. Apakah dana sudah digunakan untuk pembangunan desa itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan penatausahaan keuangan desa agar dana dapat dikelola sebaik mungkin.

Buku Akuntansi Desa ini memberikan pengetahuan bagaimana pengelolaan dana desa yang baik dan terarah. Dengan pemahaman ini, hendaknya aparat desa melakukan pencatatan sebagai tanggung jawab yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pendahuluan / Prolog

Akuntansi Desa
Seiring dengan disahkannya undang-undang (UU) desa oleh DPR, maka memberikan konsekuensi bahwa setiap desa akan mendapatkan anggaran dari APBN yang besarnya paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan kabupaten/kota dalam APBD. Selain itu, UU tersebut juga memberikan dampak bagi aparat desa untuk dapat melaporkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, penatausahaan keuangan desa merupakan sebuah tanggung jawab agar dana yang dikelola dapat membantu desa dalam melaksanakan kegiatan strategis sebagai upaya untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan desa itu sendiri.

Di sisi lainnya, dampak positif pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel dapat membantu pembangunan desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya. Selain itu, juga sebagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Akan tetapi, agar dalam pengelolaannya dapat berjalan dengan baik dan benar, maka aparat desa wajib dibekali dengan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan dana desa yang baik dan terarah. Dengan demikian, pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan merupakan suatu keharusan bagi aparat tersebut. Buku Akuntansi Desa ini merupakan referensi bagi aparat desa untuk mempelajari pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Buku ini terbagi ke dalam 7 bab, yang mana Bab 1 membahas Tentang Desa, Bab 2 membahas tentang Perencanaan dan Penganggaran Desa, Bab 3 membahas tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab 4 membahas tentang Penatausahaan Keuangan Desa, Bab 5 membahas tentang Penyusunan Neraca Awal Desa, Bab 6 membahas tentang Contoh Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, serta Bab 7 merupakan Studi Kasus. Kedua bab terakhir membantu pembaca dalam memahami penatausahaan dalam akuntansi desa.

Penulis

Yuliansyah - Yuliansyah, M.S.A., Ph.D., Akt., CA.

Penulis adalah staf pengajar Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Lampung. Beliau menamatkan pendidikan Sarjana Akuntansi pada Universitas Jenderal Soedirman, Master of Science in Accounting (M.S.A.) pada Meinders School of Business—Oklahoma City University—USA serta Philosophy of Doctor bidang Akuntansi pada University of South Australia.

Selama menjadi staf pengajar beliau aktif dalam penelitian di bidang akuntansi manajemen. Hasil penelitiannya pernah dipresentasikan atau diterima pada seminar internasional maupun nasional, seperti Monash Forum on Management Accounting (MONFORMA) di Melbourne tahun 2009, International World Cultural Tourism Conference, di Bangkok tahun 2009, Asian Pacific Conference (APC) di Beijing tahun 2011, SNA XVIII di Medan tahun 2015, Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA 1) di Jakarta, dan lain-lain.

Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail di [email protected]
Rusmianto - Rusmianto, S.E., M.Si.

Penulis adalah dosen pada Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Lampung (Polinela). Selain itu, penulis juga mengajar di Akademi Akuntansi Lampung dan LP3I Lampung. Penulis mendapatkan gelar sarjana dari Program Studi Akuntansi FE Universitas Lampung dan Magister Sains dari Program Studi Akuntansi FE Universitas Sriwijaya. Mata kuliah yang diajarkan meliputi Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Akuntansi Sektor Publik, dan Statistik Bisnis. Selain buku ini, penulis juga pernah menulis buku mengenai akuntansi sektor publik. Beberapa artikel yang pernah ditulis antara lain: “Asosiasi antara Pengungkapan Proyeksi Laba dengan Manajemen Laba”; “Reaksi Pasar atas Publikasi Laporan Keuangan Interim dan Keterlibatan Auditor dalam Laporan Keuangan Interim”; dan “Determinan Kualitas Laba di Indonesia.

Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail di [email protected]

Daftar Isi

Sampul depan
Tentang Penulis
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab 1. Tentang Desa
     Pendahuluan
     Definisi Desa
     Karakteristik Desa
     Kewenangan Desa
          Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
          Kewenangan Lokal Berskala Desa
     Desa & Kelurahan
          Tampilan: Perbedaan Desa & Kelurahan
     Kelembagaan Desa
          Pemerintahan Desa/Desa Adat
          Badan Permusyawaratan Desa
          Lembaga Kemasyarakatan Desa
          Lembaga Adat Desa
               Tampilan: Kelembagaan Desa
     Regulasi Tentang Desa
Bab 2. Perencanaan dan Penganggaran Desa
     Pendahuluan
     Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
     Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa)
     Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDesa)
     Proses Penyusunan Rencana APBDesa
          Tampilan: Proses Penyusunan Rencana APBDesa
     Struktur Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDesa)
          Tampilan: Struktur Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDesa)
          Pendapatan
          Dana Desa
          Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota & Retribusi Daerah
          Alokasi Dana Desa (ADD)
          Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi & Kabupaten/Kota
          Belanja Desa
          Pembiayaan Desa
     Perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDesa)
     Lampiran: Contoh Format APBDesa
Bab 3. Pengelolaan Keuangan Desa
     Tampilan: Siklus Pengelolaan Keuangan
     Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
          Tampilan: Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
     Kebijakan Pelaksanaan APBDesa
     Prosedur Pengeluaran Kas
          Tampilan: Prosedur Pengeluaran Kas
          Tampilan: Format Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Lampiran Permendagri 113/2014
          Tampilan: Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Berdasarkan Lampiran Permendagri 113/2014
     Prosedur Penerimaan Kas
          Tampilan: Prosedur Penerimaan Dana Desa
     Aspek Perpajakan dalam Pengelolaan Desa
          Tampilan: Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
          Tampilan: Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
          Tampilan: Tarif Bea Meterai
Bab 4. Penatausahaan Keuangan Desa
     Penatausahaan Keuangan: Penerimaan & Pengeluaran Kas
          Tampilan: Siklus Penatausahaan Keuangan Desa
          Tampilan: Format Buku Kas Umum Berdasarkan Lampiran Permendagri 113/2014
          Tampilan: Format Buku Pembantu Pajak Berdasarkan Lampiran Permendagri 113/2014
          Tampilan: Format Buku Bank Desa Berdasarkan Lampiran Permendagri 113/2014
          Contoh: Pencatatan Transaksi dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, & Buku Bank
     Memposting dalam Buku Besar
          Tampilan: Format Buku Besar
          Contoh: Memposting dalam Buku Besar
     Menyusun Neraca Saldo
          Tampilan: Format Neraca Saldo
     Penyesuaian di Akhir Periode
          Tampilan: Format Penyesuaian
     Penyusunan Laporan
          Tampilan: Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
          Tampilan: Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Berkenaan
     Prosedur Penutupan Buku Setiap Akhir Bulan
          Tampilan: Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa Setiap Bulannya
Bab 5. Penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa Awal
     Aset Lancar
     Penyertaan Modal Pemerintah Desa
     Aset Tetap
     Dana Cadangan
     Kewajiban
     Contoh Penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa Awal
Bab 6. Contoh Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Bab 7. Studi Kasus
Glosarium
Daftar Pustaka
Indeks
Sampul belakang