Tampilkan di aplikasi

Buku Salemba Empat hanya dapat dibaca di aplikasi myedisi reader pada Android smartphone, tablet, iPhone dan iPad.

Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap

1 Pembaca
Rp 124.900 20%
Rp 100.000

Patungan hingga 5 orang pembaca
Hemat beli buku bersama 2 atau dengan 4 teman lainnya. Pelajari pembelian patungan disini

3 Pembaca
Rp 300.000 13%
Rp 86.667 /orang
Rp 260.000

5 Pembaca
Rp 500.000 20%
Rp 80.000 /orang
Rp 400.000

Pembelian grup
Pembelian buku digital dilayani oleh penerbit untuk mendapatkan harga khusus.
Hubungi penerbit

Perpustakaan
Buku ini dapat dibeli sebagai koleksi perpustakaan digital. myedisi library

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya domain pemerintah pusat diserahkan kewenangan pemungutannya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyusun mengeluarkan UU BPHTB dari buku ini, tetapi tetap mempertahankan UU PBB karena PBB sektor P3 (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan) masih menjadi domain pemerintah pusat.

Ikhtisar Lengkap   
Penulis: Primandita Fitriandi / Primandita Fitriandi / Yuda Aryanto / Agus Puji Priyono

Penerbit: Salemba Empat
ISBN: 9789790615106
Terbit: Januari 2014 , 484 Halaman










Ikhtisar

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya domain pemerintah pusat diserahkan kewenangan pemungutannya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyusun mengeluarkan UU BPHTB dari buku ini, tetapi tetap mempertahankan UU PBB karena PBB sektor P3 (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan) masih menjadi domain pemerintah pusat.

Pendahuluan / Prolog

Kompilasi UU Perpajakan 2014
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya domain pemerintah pusat diserahkan kewenangan pemungutannya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyusun mengeluarkan UU BPHTB dari buku ini, tetapi tetap mempertahankan UU PBB karena PBB sektor P3 (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan) masih menjadi domain pemerintah pusat.

Susunan lengkap undang-undang yang ada dalam buku ini adalah: 1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 2. Undang-Undang Pajak Penghasilan; 3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; 4. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; 5. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan; 6. Undang-Undang Bea Meterai; 7. Undang-Undang Pengadilan Pajak; 8. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Buku ini telah memuat perubahan terakhir undang-undang perpajakan dan melengkapi dengan daftar peraturan pelaksanaan tiap pasal undang-undang supaya pembaca dapat melihat rujukan langsung pelaksanaan ketentuan undang-undang tersebut.

Tujuan penyusunan buku ini adalah adanya keinginan yang besar dari penyusun untuk memberikan sumbangsih bagi kemajuan perpajakan Indonesia dan untuk memudahkan setiap praktisi pajak dan akademisi dalam mempelajari perundang-undangan perpajakan yang dinamis dengan lebih ringkas dan efektif.

Penulis

Primandita Fitriandi - Lahir di Salatiga. Setelah menamatkan kuliah di D-IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), kemudian meneruskan kuliah di Pascasarjana Ilmu Ekonomi FEB-UI dan mendapatkan beasiswa untuk Master of Arts in Economics di International University of Japan. Di samping profesinya sebagai PNS di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, penyusun buku perpajakan ini juga mengajar di PPA STAN, Pusat Studi Keuangan dan Perpajakan (PSKP) dan mengisi seminar, workshop, dan in house training di berbagai wilayah di Indonesia.
Primandita Fitriandi - Lahir di Salatiga. Setelah menamatkan kuliah di D-IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), kemudian meneruskan kuliah di Pascasarjana Ilmu Ekonomi FEB-UI dan mendapatkan beasiswa untuk Master of Arts in Economics di International University of Japan. Di samping profesinya sebagai PNS di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, penyusun buku perpajakan ini juga mengajar di PPA STAN, Pusat Studi Keuangan dan Perpajakan (PSKP) dan mengisi seminar, workshop, dan in house training di berbagai wilayah di Indonesia.
Yuda Aryanto - Yuda Aryanto

Lahir di Semarang, menyelesaikan kuliahnya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan Program Ekstensi FEB-UI. Penyusun pernah mengikuti Training For Tax Instructor, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selain itu pernah bekerja sebagai auditor di salah satu Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta. Sebagai dosen perpajakan di Universitas Atmajaya dan mengajar di beberapa lembaga pendidikan swasta di Jakarta. Sebagai pengasuh rubrik “Who Wants To Be A Tax Consultant” di Majalah Indonesian Tax Review merupakan kesibukan lain di luar pekerjaannya sebagai PNS.
Agus Puji Priyono - Agus Puji Priyono

Dilahirkan di Semarang, menyelesaikan studi akademiknya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2000), UNPAD (2006), PPAk UNDIP (2008), Magister Akuntansi UNPAD (2014) serta sertifikasi profesi CPMA (2012), CFE (2013), CA (2013), dan CPSAK (2014). Penyusun aktif sebagai Tenaga Pendidik di FE UNPAD, FE Universitas Parahyangan, Pelatihan Personal Financial Planning Universitas Maranatha, Brevet Pajak UNIKOM, STIE Ekuitas serta narasumber seminar, workshop, dan IHT di berbagai sektor usaha dan wilayah Indonesia. Di samping itu, penyusun sebagai pengasuh rubrik “Who Wants To Be A Tax Consultant” di Majalah ITR dan aktif di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak hingga sekarang.

Daftar Isi

Sampul depan
Tentang Penyusun
Kata Pengantar Edisi Keenam
Daftar Isi
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Pajak Penghasilan
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan
Undang-Undang Bea Meterai
Undang-Undang Pengadilan Pajak
Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Lampiran
Sampul belakang