Sistem akuntansi dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan sebagai alat untuk pertanggungjawaban. Hal ini berlaku tidak hanya di sektor swasta melainkan juga di sektor publik. Terlebih sejak era reformasi, tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah (pemda) dalam mengelola penerimaan & penggunaan dana semakin besar. Sistem akuntansi yang baik akan memungkin pemerintah untuk mengelola dana masyarakat secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penulisan buku “Sistem Akuntansi Sektor Publik” Edisi ke-2 ini berpedoman pada konsep sistem akuntansi sektor publik yang didasarkan pada teori akuntansi dan mengantarkan berbagai persoalan terkini dalam mengelola keuangan daerah dengan pendekatan budaya.

Pada hakikatnya, seseorang belum dapat dikatakan memiliki pemahaman akan penyusunan laporan keuangan jika belum memahami sistem akuntansi. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi, seperti laporan keuangan. Sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumen. Sistem akuntansi ini merupakan sistem pembagian kekuasaan dalam organisasi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah (pemda) melalui pemrosesan data keuangan mulai dari catatan akuntansi sampai dengan penyajian informasi dalam laporan keuangan. Selain itu, pengetahuan perancangan informasi akuntansi dibutuhkan oleh manajemen dan pengguna data lainnya. Perancangan sistem pengolahan informasi diintegrasikan untuk pengelolaan informasi akuntansi. Selain itu, perancangan berbagai unsur pengendalian internal dilekatkan dalam sistem pengolahan informasi tersebut.

Ketentuan perundangan yang terkait dengan sistem akuntansi mengacu pada Permendagri No.13/ 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Konsep sistem akuntansi sektor publik yang berbasis pada teori akuntansi juga perlu diperhatikan. Selain itu, berbagai persoalan-persoalan terkini dalam pengelolaan keuangan daerah dengan pendekatan kultur sebaiknya juga tidak boleh dikesampingkan.

Sebagaimana yang telah dirasakan bahwa Kepmendagri No. 29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD secara prinsip tidak sesuai serta sinkron lagi dengan semangat dari UU No. 32/2004. Untuk mengantisipasi berbagai aspek yang diatur dalam UU No. 32/2004 tersebut, pemerintah telah mengesahkan Permendagri No. 13/2006 sebagai pengganti Kepmendagri No. 29/2002. Permendagri No. 13/2006 ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 155 PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana perlu ditetapkan melalui Permendagri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dikeluarkannya Permendagri No. 13/2006 ini adalah untuk memberikan pedoman kepada daerah dalam mengelola keuangan agar benar-benar efektif. Diharapkan melalui Permendagri No. 13/2006 ini akan dapat menjawab berbagai hal yang berkaitan dengan paradigma baru dalam penyusunan APBD ataupun sistem akuntansi pemerintah daerah, serta dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi kepada prestasi kinerja.

Dengan lahirnya Permendagri No. 13/2006 ini akan terjadi reformasi pengelolaan daerah secara transparan untuk tahun 2007 dan seterusnya, termasuk desentralisasi sistem keuangan di mana dinas mendapat wewenang mengelola keuangannya sendiri. Berbeda dengan yang terjadi saat ini, keuangan terpusat di biro keuangan, sedangkan dinas hanya melaksanakan administrasinya saja. Dengan demikian, implementasi Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah harus disertai dengan penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ini mengingat bahwa kewenangan pengelolaan keuangan yang dulu terpusat di biro keuangan pemda akan dilimpahkan ke masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kalau dulu semua ditangani di biro keuangan, sekarang ditangani di masing-masing SKPD dan dinas. Dengan demikian, diperlukan adanya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) yang mengurusi kontrak dan pembelian. Dalam kondisi sekarang, kebanyakan pemda belum memiliki PPK dan PPTK.

Sampul depan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Singkatan
Bab 1: Pendahuluan
     Tujuan Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik
     Dasar Hukum Pelaksaan Sistem Akuntansi Sektor Publik
     Gambaran Umum Pelaksanaan Sistem Akuntansi Sektor Publik
     Prinsip & Variasi Sistem Akuntansi Sektor Publik
     Sistematika Penulisan Buku
     Kasus untuk Diskusi
Bab 2: Penyusunan Sistem Akuntasi Sektor Publik
     Kerangka Komprehensif Prosedur Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik
     Organisasi, Klasifikasi, & Kapitalisasi Keuangan
     Bagian-Bagian dari Organisasi Pemerintah & Organisasi Kepegawaian
     Organisasi Kerja Akuntansi dalam Organisasi Sektor Publik
     Organisasi Akuntansi Kas Daerah
     Formulir-Formulir dan Catatan-Catatan dalam Tiap Bagian
     Register, Jurnal, & Buku Besar yang Harus Digunakan
     Pengendalian Manajerial
     Kode Rekening
     Laporan Statistik & Akuntansi
     Kertas Kerja Penyusunan Sistem Akuntansi yang Lengkap
     Kasus untuk Diskusi
Bab 3: Sistem dan Kebijakan Akuntansi Sektor Publik
     Siklus Akuntansi Sektor Publik
     Sistem Akuntansi & Kebijakan Akuntansi Sektor Publik
     Prosedur Sebelum Transaksi Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2016
     Kebijakan & Sistem Akuntansi Kas
     Kebijakan & Sistem Akuntansi Piutang
     Kebijakan & Sistem Akuntansi Persediaan
     Kebijakan & Sistem Akuntansi Aktiva (Aset) Tetap
     Kebijakan & Sistem Akuntansi Investasi
     Kebijakan & Sistem Akuntansi Utang
     Kebijakan & Sistem Akuntansi Ekuitas
     Kebijakan & Sistem Akuntansi Pendapatan
     Kebijakan & Sistem Akuntansi Belanja
     Kasus untuk Diskusi
Bab 4: Formulir & Jurnal
     Pendahuluan
     Desain & Penggunaan Dokumen Bisnis pada Organisasi Sektor Publik
     Dokumen-Dokumen Sebelum Transaksi
     Bukti Transaksi
     Prinsip Mengenai Sifat & Penggunaan Jurnal Serta Formulir
     Catatan Asli yang Umum Digunakan
     Penyusunan Jurnal
     Metode Pencatatan Informasi dalam Jurnal
     Jurnal Neraca & Jurnal Laba Rugi
     Jurnal Khusus
     Contoh Jurnal Per Kelompok Rekening dan Per SKPD
     Alur Prosedur Berbasis Dokumen
     Kasus untuk Diskusi
Bab 5: Buku Besar
     Pendahuluan
     Perkiraan-Perkiraan Buku Besar
     Bentuk Buku Besar
     SPJ
     Kasus untuk Diskusi
Bab 6: Pelaporan Keuangan Sektor Publik
     Format Pelaporan Keuangan
     Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik
     Timbulnya Kendali bagi Entitas Lain untuk Tujuan Pelaporan Keuangan
     Kasus untuk Diskusi
Bab 7: Pelaporan Keuangan Konsolidasi Sektor Publik
     Penentuan Apakah Ada Pengendalian untuk Tujuan Pelaporan Keuangan
     Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi
     Prosedur Konsolidasi
     Pengiriman Kas Antar-unit Kerja
     Pengiriman Barang Antar-unit Kerja
     Kasus untuk Diskusi
Bab 8: Neraca untuk Pertama Kali
     Pengertian & Tujuan Neraca untuk Pertama Kali
     Peran Neraca yang Disusun untuk Pertama Kali
     Problematika Penyusunan Neraca untuk Pertama Kali
     Tahapan Implementasi Neraca yang Disusun untuk Pertama Kali
     Elemen Laporan Posisi Keuangan/Neraca
     Contoh Menyusun Neraca untuk Pertama Kali
     Kesimpulan & Saran
     Kasus untuk Diskusi
Bab 9: Pengendalian Internal
     Pendahuluan
     Unsur Pengendalian Internal
     Lingkungan Pengawasan
     Pendekatan dalam Perancangan Pengawasan
     Annex: Contoh Kasus Komprehensif Siklus Akuntansi SKPD "A"
Daftar Istilah
Daftar Pustaka
Sampul belakang