Buku Salemba hanya dapat dibaca di aplikasi smartphone & tablet Android.

Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik - Edisi Revisi

1 Pembaca
Rp 62.900 60%
Rp 25.000

Patungan hingga 5 orang pembaca
Hemat beli buku bersama 2 atau dengan 4 teman lainnya. Pelajari pembelian patungan disini

3 Pembaca
Rp 75.000 50%
Rp 12.500 /orang
Rp 37.500

5 Pembaca
Rp 125.000 60%
Rp 10.000 /orang
Rp 50.000

"Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengetotaan Keuangan Daerah Terbaik" merupakan buku yang berisi delapan bab yang mencerminkan delapan langkah pengelolaan aset milik daerah menuju terwujudnya pengelolaan keuangan daerah terbaik melalui perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rl, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), khususnya pengecualian terhadap pengelolaan aset pada pemerintahan daerah. Buku ini hanya sebagai tawaran alternatif dalam pembuatan model dan merupakan pintu gerbang wawasan tentang pengelolaan aset milik daerah untuk diaplikasikan melalui peraturan daerah atau peraturan gubernur/bupati/walikota yang didasarkan pada PP Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2008.

Buku ini dibuat sebagai bahan kajian bagi mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset milik daerah atau mereka yang membantu pemerintah daerah membuat sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah, karena aplikasi pengelolaan aset milik daerah tidak hanya bergantung pada kedua peraturan tersebut, tetapi banyak terkait dengan peraturan lain, khususnya peraturan yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah seperti Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maupun PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta bulletin teknisnya.

Ikhtisar Lengkap   
Penulis: M. Yusuf
Editor: Arsan Latif / Firman Gana Senapi

Penerbit: Salemba
ISBN: 9789790614536
Terbit: Januari 2010, 218 Halaman

Ikhtisar

"Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengetotaan Keuangan Daerah Terbaik" merupakan buku yang berisi delapan bab yang mencerminkan delapan langkah pengelolaan aset milik daerah menuju terwujudnya pengelolaan keuangan daerah terbaik melalui perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rl, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), khususnya pengecualian terhadap pengelolaan aset pada pemerintahan daerah. Buku ini hanya sebagai tawaran alternatif dalam pembuatan model dan merupakan pintu gerbang wawasan tentang pengelolaan aset milik daerah untuk diaplikasikan melalui peraturan daerah atau peraturan gubernur/bupati/walikota yang didasarkan pada PP Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2008.

Buku ini dibuat sebagai bahan kajian bagi mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset milik daerah atau mereka yang membantu pemerintah daerah membuat sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah, karena aplikasi pengelolaan aset milik daerah tidak hanya bergantung pada kedua peraturan tersebut, tetapi banyak terkait dengan peraturan lain, khususnya peraturan yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah seperti Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maupun PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta bulletin teknisnya.

Pendahuluan / Prolog

Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik: Edisi Revisi
Buku ini—sebagaimana yang telah disampaikan dalam kata pengantar edisi pertama kali terbitnya bukuini—tetap berisi delapan bab yang mencerminkan delapan langkah pengelolaan aset/barang milik daerah menuju terwujudnya pengelolaan keuangan daerah terbaik melalui perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), khususnya pengecualian terhadap pengelolaan aset pada pemerintahan daerah.Buku ini direvisi mengingat selama periode 2009 hingga saat ini banyak perkembangan perubahan dalam tata kelola keuangan negara/daerah terutama yang terkait dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Permendagri No. 21 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi PP No. 71 Tahun 2010 beserta bulletin teknisnya. Selanjutnya, perkembangan pergeseran cara pandang masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah membuat perubahan perilaku pelayanan harus segera diatasi. Caranya adalah dengan percepatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) yang kompeten agar seluruh pelayanan publik bisa dinikmati oleh masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga input dan output secara administrasi mampu ditelusuri dan sesuai keinginan masyarakat.Terbitnya buku edisi revisi ini tidak terlepas dari masukan-masukan dari berbagai pihak dan lapisan/strata pembac khususnya para pengurus dan penyimpan barang milik daerah yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pemangku jabatan yang ditugaskan pada SKPD di bidang pengelolaan asset milik daerah yang pernah mengundang penulis untuk menjadi narasumber seminar atau pelatih (coach), bahkan sebagai pengajar di bidang keuangan daerah atau aset daerah.

Penulis

M. Yusuf - M. Yusuf

Penulis lahir di Aceh pada 24 Agustus 1965. Gelar Magister Sains (M.Si.) diperoleh dari Konsentrasi Keuangan Daerah Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2001); gelar Strata Satu diperoleh dari STIA-Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) Jakarta (1997); sedangkan Diploma III diperoleh dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Bandung (1989); SMAN 23 dan SMPN 169 ditempuh di Jakarta lulus tahun 1985 dan 1982.

Berbagai pendidikan dan pelatihan telah diikuti mengenai pengelolaan aset daerah dan keuangan daerah, serta pembuatan Standar Operasional dan Prosedur Kerja (SOP). Di antaranya adalah pelatihan pembuatan laporan keuangan daerah yang diselenggarakan oleh PPA Universitas Padjadjaran (2002); workshop penilaian aset daerah oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2002); pendidikan dan pelatihan pembuatan pertanggungjawaban kepala daerah (2003) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI; pelatihan koreksi neraca awal laporan keuangan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Komite Standar Akuntansi Sektor Publik IAI di Jakarta (2007); pelatihan pengelolaan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Cisarua Bogor (2003) dan di Jakarta (2001); serta berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan pengelolaan pemerintahan daerah (pemda).

Daftar Isi

Sampul depan
Tentang Penulis
Kata Pengantar Ed Revisi
Kata Pengantar Ed Pertama
Daftar Isi
Bab 1. Kenali Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
dan Opini BPK
     Pentingnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
     Laporan Keuangan dan Pengguna Laporan Keuangan
     Laporan Keuangan dan Aset Daerah
Bab 2.
Kenali Karekteristik Aset Daerah
     Golongan Tanah
     Golongan Peralatan dan Mesin
          Alat-alat Besar
          Alat-alat Angkutan
          Alat Bengkel dan Alat Ukur
          Alat Pertanian
          Alat Kantor dan Rumah Tangga
          Alat Studio dan Alat Komunikasi
          Alat-alat Kedokteran
          Alat Laboratorium
          Alat Persenjataan
     Golongan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan
     Golongan Aset Tetap Lainnya
     Golongan Konstruksi dalam Pengerjaan
     Aset Lainnya
Bab 3.
Pelajari Administrasi Aset Daerah
     Inventarisasi Asal Usul Aset
     Pelajari Siklus Pengelolaan Aset
     Pelajari Tahapan Penatausahaan Aset
     Pastikan Status Penggunaan Aset Jelas
     Konversikan Harga atau Nilai
Bab 4. Lakukan Perencanaan Pengadaan Aset Daerah
dengan Tepat
     Perencanaan Penganggaran Aset Daerah
          Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah
          Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Aset Daerah
     Pencatatan Rencana Kebutuhan Aset Daerah
     Pencatatan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan
Aset Daerah
Bab 5.
Catat Aset Tetap Sesuai Karekteristiknya
     Tanah
          Tanah yang Digunakan untuk Jalan, Jembatan, dan Irigasi
     Peralatan dan Mesin
          Pencatatan Alat-alat Berat
          Pencatatan Alat Angkutan
          Pencatatan Alat Bengkel dan Alat Ukur
          Pencatatan Alat Pertanian dan Peternakan
          Pencatatan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga
          Alat Studio dan Komunikasi
          Pencatatan Alat Kedokteran
          Pencatatan Alat Laboratorium
          Alat-alat Persenjataan
     Pencatatan Golongan Gedung dan Bangunan
          Pencatatan Bangunan Gedung
          Pencatatan Bangunan Monumen
          Pencatatan Bangunan Bukan Gedung
     Pencatatan Jalan dan Bangunan Air
          Pencatatan Jalan
          Pencatatan Jembatan
          Pencatatan Instalasi
          Pencatatan Jaringan
     Pencatatan Golongan Aset Tetap Lainnya
          Pencatatan Buku Perpustakaan
     Penyusutan
     Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap
          Pengakuan Tanah
          Pengukuran dan Penilaian Tanah
          Penyajian dan Pengungkapan Tanah
          Pengakuan Peralatan dan Mesin
          Pengukuran Peralatan dan Mesin
          Gedung dan Bangunan
          Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
          Pencatatan dan Pengungkapan Aset Tetap Lainnya
          Pengakuan Kontruksi dalam Pengerjaan
Bab 6. Catat Persediaan Barang
dan Aset Lainnya
     Barang Persediaan
     Aset Lainnya
          Aset Takberwujud
          Persediaan
Bab 7.  Optimalisasi Penggunaan Aset Daerah
     Birokasi Pemerintahan
     Ketersediaan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi
     Pengukuran Kinerja dan Siklus Manajemen Kinerja
     Isu-isu Strategis dalam Pengelolaan
Harta Kekayaan/Aset Daerah
     Pengukuran Kinerja dan Siklus Manajemen Kinerja
     Pelaksanaan Optimalisasi dan Dasar Hukum
yang Membatasi
     Upaya Optimalisasi
          Sewa
          Kerja Sama Pemanfaatan
          Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG)
Bab 8. Gabungkan Semua
Menjadi Satu
     Ciptakan sebuah Sistem
          Struktur Organisasi
          Ciptakan Prosedur
     Pengolahan Data dan Pelaporan
     Pengendalian dan Pengawasan
     Publikasi
          Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah
          Teknologi Internet sebagai Alat Publikasi
     Pengendalian dan Pengawasan
     Publikasi
          Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah
          Teknologi Internet sebagai Alat Publikasi
Daftar Pustaka
Indeks
Sampul belakang