Ikhtisar
“Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan” disusun dari naskah akademis, riset kecil, studi pustaka, serta pengalaman dan pendapat pribadi beliau selama membantu KSAP sejak 2003 sampai 2015. Penyusunan buku ini dilandasi dari kasus-kasus akuntansi yang terjadi pada era PP 24/2005 dan tahun pertama era PP 71/2010, sehingga dapat dikatakan seluruh masalah berada pada mazhab akuntansi berbasis kas menuju akrual. Sebagian masalah akuntansi termaktub pada surat-surat masuk pada ranah hulu akuntansi, misalnya ranah perbendaharaan dan penganggaran, bukan ranah akuntansi. Sebagian pertanyaan terkait pada legalitas transaksi, kepatuhan terhadap sistem anggaran, dan praktik atau realisasi anggaran.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun buku 2009 untuk pertama kali memperoleh opini pemeriksaan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, merupakan langkah besar kemajuan menerapkan akuntansi pemerintahan. Sementara itu, dari 503 laporan keuangan (LK) pemerintah daerah, hanya sebanyak 13 pemda yang berhasil memperoleh opini pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan demikian, Indonesia praktis masih dalam posisi blind spot. Para pelaku akuntansi pemerintahan pada umumnya menemukan masalah praktik akuntansi pada investasi, dividen, aset tetap berwujud dan tidak berwujud, anggaran, piutang, subsidi, bantuan sosial, dan masalah koreksi kesalahan akuntansi.
Dengan terbitnya buku ini, diharapkan agar penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 berjalan dengan sukses dan lancar, selain itu juga didukung melalui berbagai penerbitan buletin teknis akuntansi akrual paripurna. Tahun 2011 dan seterusnya merupakan tahun kampanye PP 71/2010 agar pemerintah didukung penuh oleh berbagai pemangku kepentingan yang ingin menyaksikan Indonesia Baru berbasis akuntansi pemerintahan akrual paripurna memperoleh opini memuaskan dari BPK.
Ulasan Editorial
Pada suatu rehat rapat Dewan Pengarah Proyek Standar Akuntansi BI (disebut KAK BI), Jan Hoesada mendekati saya sebagai pengusaha penerbit buku-buku ilmiah, menyatakan akan membuat sebuah buku tentang Akuntansi Pemerintahan yang berasal dari kumpulan karangan lepas beliau. Pengantar ini kami buat sebagai tanda suka cita kami sebagai sahabat dan sebagai penerbit. Sepanjang saya berprofesi sebagai Akuntan Publik dan pengajar Akuntansi FEB-UI, terdapat banyak sumbangan dan peran strategis berbagai standar akuntansi yang berkembang di NKRI.
Pertama, pasar saham adalah tentang laporan keuangan (LK) korporasi publik atau emiten. Pasar saham tidak mungkin ada di muka bumi apabila akuntansi pada umumnya, LK pada khususnya tidak terdapat dalam kebudayaan umat manusia. Sejarah pasar modal pararel dengan sejarah akuntansi umumnya, dan sejarah standar akuntansi khususnya, pada negara-negara adidaya akuntansi pascaperang dunia kedua. Akuntansi berpengaruh secara langsung pada sentimen pasar, skandal akuntansi atau skandal laporan keuangan dapat membuat pasar ambruk (crash), akuntansi berperan penting sebagai pembentuk kapitalisasi di pasar modal. Pasar modal adalah anak emas kapitalisme, kapital disebut ekuitas dalam laporan keuangan, karena itu akuntansi adalah teknologi penjagaan erosi modal. UU PT juga menaruh perhatian besar pada ekuitas negatif dan mengatur bahaya yang dapat menimpa publik. Pada tataran OJK sebagai Otoritas Pengawas Pasar Modal, kebijakan akuntansi emiten diakui berpengaruh pada para pemain di pasar, sentimen harga, penyebab bull atau bear bahkan crash. DSAK IAI menganggap pasar modal sebagai konstituen utama PSAK dan selalu menempatkan para senior Otoritas Pengawas Pasar Modal sebagai salah satu anggota DSAK. Selain pelaku pasar modal, pada umumnya PMA dan PMDN menggunakan SAK “Besar”, nasabah untuk kredit skala besar bank pada umumnya menggunakan SAK “Besar”.
Kedua, standar akuntansi (PSAK) “melayani” sejumlah kecil perusahaan berukuran besar, sejumlah lebih kecil perusahaan publik. PSAK besar pada umumnya terlampau canggih bagi kebanyakan UKM yang jumlahnya sekitar 42 juta unit usaha, sebagian besar adalah perusahaan privat, diakomodasi oleh Standar ETAP. Sejarah mencatat bahwa Departemen Keuangan dan IAPI membuat Panduan Audit LK UKM, lalu Sensi Wondabyo dan Tarko Sunaryo membuat Pedoman Impelementasi SAK ETAP dengan judul PT Indonesia, BI adalah pengguna pertama Standar ETAP bagi sekitar 10.000 entitas LK BPR. Sebagai akuntan publik, KAP kami menggunakan Standar ETAP untuk audit LK berbasis standar tersebut. Sejarah mencatat bahwa Jan Hoesada diminta DSAK memimpin proyek Standar ETAP tersebut, sampai peresmian oleh IAI di Universitas Brawijaya, Malang.
Ketiga, NKRI adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, mungkin pula memiliki pelaku bisnis berbasis kaidah syariah terbesar di dunia. Pada kenyataannya, jumlah eksposur kredit syariah dewasa ini (awal 2010 hingga 2015) masih amat kecil dibanding kredit konvensional nonsyariah. Metode pembiayaan syariah secara konseptual seharusnya lebih cepat dan aman karena (1) jumlah pengusaha UKM beragama Islam adalah dominan, (2) mereka tidak mempunyai jaminan kredit, (3) keamanan pengembalian kredit lebih tinggi dari kredit nirjamin biasa karena dikaitkan dengan kehidupan spiritual peminjam. Sistem bagi hasil mengganti sistem bunga (atau riba) sehingga peranan LK sebagai basis bagi hasil adalah mutlak. Diperkirakan kredit syariah berkembang lebih pesat pada era baru akuntansi syariah, di mana UKM mampu menghasilkan LK secara ekonomis karena menggunakan Standar Akuntansi ETAP. Sejarah DSAK dan IAI mencatat Jan Hoesada sebagai penggagas pendirian Komite Standar Akuntansi Syariah.
Keempat, tentang buku ini; bahwa sejarah NKRI telah mencatat lahirnya PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada medio 2005, merupakan langkah strategis membangun strong & clean government berbasis GCG, lalu disusul PP 71/2010. Sejarah mencatat bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Keuangan menyusun LK Pemerintahan sejak tahun 2005, dan BPK mulai melakukan audit atas LK sejak tahun tersebut. Pada kabinet umumnya, presiden khususnya makin berorientasi pada pertanggungjawaban keuangan negara berbasis laporan keuangan, bukan semata-mata berbasis pada pertanggungjawaban APBN. Oleh karena SAP, maka seluruh aspek harta (aset), piutang negara, utang negara menjadi sangat transparan, perencanaan Propenas dan APBN makin berlandas pada laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintahan menjadi pusat perhatian baru pada dunia akuntansi NKRI, di samping Laporan Pertanggungjawaban APBN/APBD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LK kemudian berpotensi dihubungkan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dana Bantuan, SUN, MPN (Modul Penerimaan Negara), dan lain-lain. Sejarah mencatat Jan Hoesada berada dalam KSAP sejak pendirian KSAP sampai penerbitan buku ini.
Sebagai penutup, perdamaian langgeng (mungkin abadi) dunia dapat tercapai hanya apabila kelompok-kelompok besar masyarakat menemukan jalan mengalahkan kemiskinan. Pemerintah koalisi India menyadari bahwa peperangan terhadap kemiskinan harus dengan aliran dana kredit pemerintah, dan pada bulan September 2006 menyatakan bahwa pedesaan diangkat sebagai prioritas pembangunan ke depan, setelah puluhan tahun ditinggalkan, melalui perbaikan infrastruktur, pertanian, dan keamanan. Hal yang sama dilakukan oleh Cina. UU Desa NKRI terbit pada tahun 2014, dan desa kini menjadi subjek pembangunan. Konon, sepanjang 2015 KSAP akan sibuk membangun Standar Akuntansi Desa.
Dengan penuh rasa bahagia, saya memandang kepada dunia akuntansi dan standar akuntansi NKRI, bersyukur kepada Allah Yang Maha Rahim, dan mengakhiri kata pengantar ini
Founder & Owner PT Salemba Emban Patria (Penerbit Salemba Empat)
/
Amir Abadi Jusuf, M.Acc., C.P.A., C.A.
Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan diterbitkan pada saat yang tepat, saat bangsa Indonesia telah menjalani perubahan yang sangat signifikan dalam akuntabilitas keuangan pemerintah, yaitu dengan kewajiban dari pemerintah pusat dan daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN dan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang penyusunan dan pelaporannya diwajibkan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan.
Jan Hoesada—atau yang akrab dengan panggilan Pak Jan—adalah orang yang tepat kalau tidak dikatakan sangat tepat untuk menulis buku Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan dengan beberapa alasan. Pertama, beliau adalah akuntan profesional yang sudah banyak makan asam garam dalam dunia akuntansi, baik sebagai praktisi, akademisi, dan berkontribusi aktif dalam berbagai kegiatan profesi akuntansi, antara lain melalui aktivitas beliau sebagai anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan, kontribusi dalam berbagai tulisan pada majalah profesi akuntansi, serta pembicara di berbagai seminar akuntansi. Kedua, Pak Jan merupakan pemerhati yang tulus terhadap perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia serta tidak segan dan ragu untuk belajar dan menggali literatur akuntansi pemerintahan untuk memahami secara paripurna atas berbagai konsep ataupun inovasi pada akuntansi pemerintahan. Ketiga, Pak Jan sangat aktif terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sejak awal berdirinya pada tahun 2003.
Keterlibatan Pak Jan dalam Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sangat nyata dan sangat aktif dalam berbagai kegiatan KSAP terutama dalam rapat yang kami adakan setiap Rabu malam. Emosi dan energinya meluap-luap dan seakan semua ingin ditumpahkan dalam satu kesempatan, dan ini semua dibarengi dengan gaya bicaranya yang khas, tutur kata yang teratur dan sopan, serta selalu diawali dan diakhiri dengan senyum yang tulus. Namun, tidak jarang beliau bertafakur dalam suatu diskusi untuk menjadi pendengar yang baik. Sentuhan Pak Jan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan mulai sejak suatu standar atau buletin teknis masih dalam bentuk draf yang sangat kasar sampai pada sentuhan akhir sebelum ditetapkan oleh pemerintah menjadi standar atau disahkan oleh KSAP sebagai buletin teknis ataupun jawaban surat kepada berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).
Kami sangat berterima kasih atas peran dan sumbangsih Pak Jan dalam pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, yang sedikit banyak tentu member bentuk dan karakter dari pelaporan keuangan pemerintahan di Indonesia. Melalui buku ini, sumbangsih riset, naskah akademis sebagai dasar penyusunan standar, berbagai pemikiran Pak Jan menjadi terjaga dan akan menjadi referensi bagi para peminat akuntansi pemerintahan untuk memperoleh gambaran lebih dalam dan lebih kaya atas perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia.
Terima kasih Pak Jan dan tetaplah berkontribusi, tetaplah garang dan lembut dalam setiap diskusi, dan tetaplah memberi kesejukan bagi setiap orang dengan tutur kata yang teratur dan sopan, serta dibarengi senyum yang tulus
Deputi BPKP dan Ketua KSAP
/
Dr. Binsar H. Simanjuntak
Pendahuluan / Prolog
Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan
Merupakan kumpulan karangan lepas dibuang sayang, berbagai naskah akademis landasan penyusunan suatu standar, berbagai makalah yang penulis susun untuk keperluan PPL, seminar dan berbagai rapat KSAP, ditambah suntingan inti sari berbagai dokumen standar (SAP), tafsir (interpretasi) PSAP, atau buletin teknis PSAP yang dianggap penting.
Bahan baku penyusunan naskah akademis tersebut di atas pada umumnya berkisar pada berbagai dokumen PBB, peraturan perundang-undangan NKRI terkait keuangan negara dalam hal ini pertanggungjawaban keuangan negara melalui laporan keuangan, standar-standar terbaik dunia, standar akuntansi pemerintahan berbagai negara maju akuntansi, berbagai makalah seminar para pakar dalam negeri dan luar negeri, berbagai buku teks akuntansi pemerintahan, karangan atau tayangan media masa, tayangan pada situs KSAP, temu wicara dengar pendapat publik, seminar dan rapat-rapat KSAP.
Pembahasan dalam Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan terbentuk dari berbagai buah pikiran yang sempat disajikan pada situs KSAP dan hasil diskusi dalam rapat Komite Standar yang diadakan setiap seminggu sekali. Selain itu, Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan dapat menjadi pertanggungjawaban moral bagi para penikmat situs KSAP umumnya.
Penulis
Jan Hoesada - Dr. Jan Hoesada, CPA., CA. Lahir pada 1947 di Jember, Jawa Timur. Beliau bergolongan darah O, bersatus menikah dan beragama Katolik, serta dipermandikan dengan nama Yoachim (Ayahanda Maria). Pendidikan yang pernah ditempuh adalah lulus S-1 Jurusan Akuntansi Fak. Ekonomi & Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB-UGM) tahun 1973 dan Magister Manajemen Jurusan Akuntansi Program Magister Manajemen Fak. Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia (MM FEB-UI) tahun 1989/1990 (lulusan terbaik).
Penulis mendaftar S-3 UI tahun 1996, mulai kuliah tahun 1997, lulus semua mata kuliah tahun 1999/2000, menyusun proposal disertasi tahun 2000−2004 dan tahun 2004 dikeluarkan dari UI sebagai siswa S-3. Masuk tahun 2005 dan lulus tahun 2008 pada Program S-3 Jurusan Manajemen Strategi Institut Bisnis Informatika Indonesia (IBII).
JH menjadi pengajar berbagai Fakultas Ekonomi & Bisnis, serta Program Pascasarjana. Aktif hingga saat ini di Magister Akuntansi (Maksi) FEB-UI; FEB Univ. Tarumanagara; FEB IBII; MM Univ. Sumatera Utara; Maksi Univ. Mercu Buana (UMB); FEB Trisakti International Business School.
Daftar Isi
Sampul depan
Tentang Penulis
Kata Pengantar: Amir Abadi Jusuf, MAcc, C.P.A., C.A
Kata Pengantar: Dr. Binsar H. Simanjuntak
Prakata
Daftar Isi
Bab 1: Sejarah Standar Akuntansi Pemerintahan
Sejarah PP Nomor 24 Tahun 2005
Sejarah PP Nomor 71 Tahun 2010
Perbedaan Mendasar PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan PP Nomor 24 Tahun 2005
Strategi Pemerintah Menuju Era Baru 2015
Perbandingan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 Akrual
Bab 2: Konsep Entitas
Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar dan Penjelasan
Definisi
Laporan Keuangan Bertujuan Umum (LKBU)
Konsep Entitas Pelaporan Laporan Keuangan
Batasan Entitas Pelapor
Identifikasi Pengguna Yang Mempunyai Ketergantungan Pada LKBU
Impilikasi Aplikasi Konsep Entitas Pelaporan
Kelompok Entitas Sebagai Entitas Pelaporan
Laporan Konsolidasian
Pengecualian
Entitas Desa
Entitas BLU
Bab 3: Akuntansi Dana
Sejarah Akuntansi Dana
Berbagai Pengaturan
Bab 4: Konvergensi Akuntansi
Globalisasi sebagai Pemicu Konvergensi Akuntansi
Era Konvergensi Akuntansi Dunia
Pengertian Konvergensi Standar Akuntansi
Laporan Keuangan Sektor Privat dan Pasar Modal Makin Terfokus pada Pengambilan Keputusan daripada Akuntabilitas Historis
Peran Standar Akuntansi dalam Rantai Nilai Pelaporan Laporan Keuangan
Memahami Makna Konvergensi dan Harmonisasi
Tingkat Kesulitan Konvergensi
Pemicu Konvergensi
Globalisasi Perekonomian Berkonsekuensi Globalisasi Standar Akuntansi
Membangun Kesetaraan Antarbangsa
Efisiensi Global
Peningkatan Efisiensi Standar Berbasis Aturan (Rule Based Standards) menjadi Standar Berbasis Prinsip (Principle Based Standards)
Dorongan Kebutuhan Perusahaan Multidomestik dan Kantor Akuntan Multidomestik
Basis Kesetaraan UKM Secara Global
Intensi Strategis Dunia Akuntansi AS
Pengaruh Konvergensi terhadap Bangsa-Bangsa
Pengaruh Konvergensi terhadap Perusahaan Privat
Dampak Konvergensi
Pergantian Pemain dalam Rantai Nilai
Biaya Konvergensi bagi Entitas Pelaporan Laporan Keuangan
Sistem Pendidikan dan Kurikulum Akuntansi
Pendidikan Berkelanjutan tentang IFRS
Pengaruh Konvergensi terhadap Pasar Modal
Dampak Konvergensi dan Strategi Persiapan Bangsa
Dampak Konvergensi dan Strategi Persiapan Profesi Akuntan
Strategi Persiapan Entitas Pelaporan
Kerangka Konseptual
Penyajian Laporan Keuangan
Persediaan
Aset Tetap
Aset Takberwujud
Sewa
Pensiun dan Tunjangan Pasca-PHK Lain
Dampak Pajak Tangguhan
Pengakuan Pendapatan
Laporan Laba Rugi
Laporan Arus Kas
Penggabungan Usaha
Investasi
Pelaporan Segmen
Menuju Standar Berbasis Prinsip
Keunggulan Standar Berbasis Prinsip
Hampiran Jalan Tengah
Mengapa Standar Berbasis Aturan Juga Digemari
Cetak Biru Hampiran Berbasis Prinsip Plus Aturan
Konvergensi Sektor Publik dan Divergensi Sektor Privat
Konsep Nilai Wajar
Atribut Campuran
Atribut Nilai dan Harga
Atribut Nilai
Atribut Harga
Atribut Waktu
Harga Masuk Terakhir (Past Entry Price) atau Nilai Historis
Harga Keluar Saat Ini (Current Exit Price)
Perkembangan Teknologi Nilai Wajar (Fair Value)
Bab 5: Basis Akuntansi
Cash Basis
Obligation Basis
Accrual Basis
Modified Cash Basis
Modified Accrual
Hubungan Basis Akuntansi dan Basis Anggaran
Keuntungan dan Kerugian Menggunakan Basis Kas
Keuntungan Umum
Kerugian Umum
Keuntungan Menggunakan Basis Akrual
Keuntungan Umum
Cash Toward Accrual
Bab 6: Good Public Governance
Good Public Governance
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran
Manfaat Sistem Pelaporan Pelanggaran
Ikhtisar Sistem Pelaporan Pelanggaran
Apakah “Pelaporan Pelanggaran” Itu?
Undang-Undang dan Peraturan Terkait
Peraturan Perundangan Terkait di Indonesia
Struktur Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran
Bab 7: Strategi Penganggaran
Penganggaran Strategis
Rencana Kerja, Sasaran Jangka Pendek, dan Strategi Terpilih
Belanja Menurut Fungsi
Program/Proyek/Kegiatan dan Jenis Belanja
Pemetaan Nama Mata Anggaran
Agregasi RAPBN dan/atau Realisasi APBN
Government Financial Statistics (GFS)
Perubahan Paradigma pada DPR/DPRD
Perubahan Kualitas Bukti Transaksi
Penjelasan pada CaLK
Anggaran Berbasis Kinerja
Dasar Pikiran Anggaran Berbasis Kinerja
Manfaat dan Keuntungan Penggunaan Anggaran Berbasis Kinerja
Kesulitan, Hambatan, dan Kerugian Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
Zero Sum Game dalam Kinerja
Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Pengukuran Kinerja
Perbedaan Kinerja Keuangan bagi Sektor Pemerintah
Konsep Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Pemerintah
Jenis Kinerja yang Dilaporkan
Anggaran Berbasis Kas
Anggaran Berbasis Akrual
Pemicu Anggaran Berbasis Akrual
Karakteristik Anggaran Akrual
Tujuan dan Manfaat Anggaran Akrual
Kualitas Anggaran Akrual
Syarat Anggaran Akrual
Mengapa Negara Tertentu Enggan Menggunakan Anggaran Berbasis Akrual?
Perbedaan Elemen Anggaran Berbasis Kas dan Anggaran Berbasis Akrual
Administrasi Kinerja Bersama dengan Sistem Portfolio Budget Statements (PBS)
Laporan Tahunan Departemen Fungsional, Pemda, Instansi Pemerintahan
Hubungan Outcome dan Output
Hubungan Basis Akuntansi dan Basis Anggaran
Bab 8: Strategi Pembangunan Zona Integritas
Pengendalian Internal Anti-KKN
Kerangka Kerja Bagi Pembuat Kebijakan Antikorupsi
Bagaimana Menyusun Badan Kelembagaan Antikorupsi
Pengembangan Control Self Assessment
Tahapan dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengembangan Konsepsi Mawas Diri Berbasis CSA
Bab 9: Anggaran Strategis
APBN
APBD
Berbagai Aspek Strategis APBD
Anggaran Pendapatan
Anggaran Belanja Daerah
Risiko Fiskal
Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal
Risiko Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah
Risiko Fiskal Pemerintah Daerah
Pengukuran Risiko Fiskal
Indikator Kinerja Ekonomi Pemda
Kesimpulan dan Penutup
BAB 10 Hubungan APBN/APBD Dan Akuntansi Pemerintahan
Hubungan Belanja Bantuan Sosial dan Akuntansi
Hubungan Belanja Hibah dan Akuntansi
Hubungan Belanja Pegawai dan Akuntansi
Hubungan Belanja Barang dan Akuntansi
Hubungan Belanja Modal dan Akuntansi
Hubungan Belanja Pembayaran Bunga Utang dan Akuntansi
Hubungan Belanja Subsidi dan Akuntansi
Hubungan Belanja Lain-Lain dan Akuntansi
Bab 11: Dana Perimbangan
Asas Dekonsentrasi
Asas Pembantuan
Hubungan APBN dan APBD
Falsafah Alokasi Anggaran
Tugas Dekonsentrasi
Tugas Pembantuan
Pembinaan dan Pengawasan Dana Dekonsentrasi
Pembinaan dan Pengawasan Tugas Pembantuan
Pemeriksaan
Sanksi
Bab 12: Manajemen Bencana Akuntansi
Perencanaan Penghindaran Bencana
Pemulihan Pascabencana
Studi Kasus Tsunami di Aceh Darussalam
Sistem Pengelolaan Pemulihan Pascabencana
Sistem Pertanggungjawaban Dana
Standar Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pengelolaan Dana Pemulihan Pascabencana
Berbagai Rujukan
Bab 13: Bagan Akun Standar
Pendahuluan
Basis Penyusunan Kode Akun Akuntansi
Berbagai Kiat Penyusunan Kode Akun Akuntansi
Chart of Accounts Terkait APBN/APBD
Kode Akun Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP)
Strategi Kode Akun Dirjen Anggaran
Bab 14: Peraturan Daerah Tentang Kebijakan Akuntansi
Pendahuluan
Basis Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Sepuluh Kebijakan Akuntansi Utama yang Harus Ada dalam Peraturan Daerah
Kesimpulan dan Penutup
Bab 15: Perjuangan Implementasi Akuntansi Pemerintahan
Pendahuluan
Peran Akuntansi pada Departemen Perindustrian
Kebijakan Pendorong Kualitas Laporan Keuangan
Perlu Tindakan Nyata untuk Mengatasi Kelemahan Akuntansi
Penutup
Bab 16: Sistem Pengendalian Pemerintahan
Dasar-Dasar Sistem Pengendalian
Konsepsi tentang Jenis Pengendalian
Struktur Pengendalian Manajemen Pemerintahan
Proses Pengendalian Manajemen
Bagaimana Mengubah Rencana Menjadi Aksi Tindakan
Bagaimana Melakukan Penilaian Kinerja
Bagaimana Melakukan Pengendalian Akuntansi
Kesimpulan dan Penutup
BAB 17: UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Pendahuluan
Otonomi Daerah
Sejarah Pemerintahan Desa
Manajemen Keuangan Desa
Administrasi Desa
Desa sebagai Entitas Pelaporan LK
Kesimpulan dan Penutup
Bab 18: Anggaran Strategis Dan Laporan Keuangan Desa
Pendahuluan
Laporan Keuangan Desa
Landasan Strategis Desa
Contoh Aplikasi Perencanaan Anggaran Strategis
PENUTUP
Bab 19: Akuntansi Laporan Operasional Pemerintah Daerah
Pendahuluan
Maksud, Tujuan, dan Manfaat Laporan Operasional
Akuntansi Pemerintah Daerah
Tataran Akuntansi Laporan Operasional PPKD
Tataran Akuntansi Laporan Operasional SKPD
Akuntansi Beban
Beban Diklasifikasikan Menurut Klasifikasi Ekonomi
Pendapatan-LO
Kesimpulan
Bab 20: Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah
Pendahuluan
Akuntansi Pendapatan LRA
Akuntansi Belanja Tidak Langsung dalam LRA
Akuntansi Belanja Langsung dalam LRA
Akuntansi Belanja Modal dalam LRA
Akuntansi Surplus Defisit APBD dalam LRA
Akuntansi Pembiayaan Pemda
Bab 21: Latar Belakang Akuntansi Pendapatan-LO Dalam Akuntansi Pemerintahan
Basis Penyusunan SPAP Pendapatan-LO
Pengakuan Pendapatan Saat Penerimaan Pendapatan oleh KUN/KUD
Pengakuan Pendapatan Berbasis Akrual Paripurna
Bahan Pertimbangan Penyusunan PSAP Pendapatan-LO
Kesimpulan
Bab 22: Pendapatan Pajak Laporan Operasional
Pendahuluan
Berbagai Jenis Pajak
Aspek Pengukuran Pajak
Akuntansi Pendapatan-LO Pajak Pemerintah Pusat
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Pajak Penghasilan
Akuntansi Pendapatan-LO untuk PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkebunan, Pertanian, dan Kehutanan
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Bea Meterai
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Pendapatan Pajak Pemerintah Provinsi
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan Kendaraan di Atas Air (PKAA)
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB)
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Pajak Rokok
Akuntansi Pendapatan Pajak untuk Pajak Reklame
Akuntansi Pendapatan Pajak Pemerintah Daerah
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Bagi Hasil Pajak Provinsi, Kabupaten, atau Kota
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Pajak Hotel
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Pajak Restoran
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Pajak Hiburan
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Pajak Reklame
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Pajak Penerangan Jalan
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Pajak Parkir
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Pajak Air Tanah
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Pajak Sarang Burung Walet
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Akuntansi Pendapatan-LO untuk Retribusi
Akuntansi Koreksi Fiskal
Kesimpulan dan Penutup
Bab 23: Penyusutan Aset Tetap
Pendahuluan
Dua Puluh Lima Pemikiran di Balik Penyusutan AT
Penutup
BAB 24: Akuntansi Penerusan Pinjaman
Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/Pmk.010/2006)
Akuntansi Penerusan Pinjaman
Bab 25: Akuntansi Dana Bergulir
Pengertian Dana Bergulir
Karakteristik Akuntansi Dana Bergulir
Entitas Terkait Dana Bergulir
Berbagai Rekening Dana Bergulir
Dana Bergulir Baru
Pengalihan Dana Bergulir
Penentuan Tarif Dana Bergulir
Contoh Dana Bergulir
Bab 26: Akuntansi Piutang
Pendahuluan
Pendapatan-LO Berbasis Akrual sebagai Pemicu Utama Munculnya Piutang
Tujuh Dimensi Masalah LO
Akuntansi Basis Kas dan LO dengan Akuntansi Basis Akrual
Perbandingan LRA dengan Anggaran Berbasis Kas dan LO dengan Akuntansi Berbasis Akrual (PP 24/2005 dan PP Full Accrual yang akan Datang)
Perbandingan LRA dengan Anggaran Berbasis Akrual dan LO dengan Akuntansi Berbasis Akrual
Pemilahan Penghapustagihan dan Penghapusbukuan Piutang
Pendapatan
Beban Piutang Tidak Tertagih
Akuntansi Tagihan atau Piutang Negara
Rumpun Hapus Buku (Write Off)
Mencermati Akuntansi Penghapusbukuan
Strategi Penghapus Tagih Piutang
Kriteria Hapus Tagih Piutang
Kriteria Hapus Buku Piutang
Strategi Penghapusbukuan Piutang Negara
Bab 27: Akuntansi Utang
Alasan Pinjaman Pemerintah
Jenis Pinjaman
Kelompok Pinjaman Dalam Sistem Keuangan Pemerintah
Sumber Pinjaman
Obligasi Negara
Surat Utang Negara
Perbedaan Instrumen Utang/Obligasi dan Saham
Dasar Umum Pemerintah Berobligasi
Kerangka Hukum Obligasi
Syarat Organisatoris Obligasi
Pemangku Kepentingan Obligasi
OJK dan Obligasi Daerah
Tekanan Peraturan
Tekanan Pedoman Penyajian LK Daerah
Prakiraan atau Proyeksi Keuangan
Karakteristik Obligasi Daerah
Sistem APBD Dasar Berobligasi
Ilustrasi
Penjelasan
Defisit Maksimum
Kesimpulan
Prinsip Ekonomi Pinjaman Berbasis Potensi Daerah
Pinjaman Harus Efisien Secara Ekonomi (Khusus Sisi Makro)
Potensi Ekonomi atas Investasi Fisik
Kapasitas Fiskal untuk Meminjam
Tahapan Dalam Melakukan Simulasi Pinjaman Daerah
Bab 28: Akuntansi Valuta Asing
Pendahuluan
Saldo Pos-Pos Neraca dalam Mata Uang Asing yang Didenominasikan dalam Rupiah
Kewajiban dan Transaksi Menggunakan Mata Uang Asing
Piutang dalam Mata Uang Asing
Aset Pemerintah di Luar Negeri
Arus Kas dan Saldo Kas Sepenuhnya dalam Mata Uang Asing
Full Disclosure
Kesimpulan
Bab 29: Akuntansi Sewa Guna Usaha
Pendahuluan
Tujuan
Basis SAP atau PSAP
Akuntansi Perolehan Aset atau Hak Sewa melalui Hampiran Sewa Guna Usaha
Bentuk Perikatan Sewa Guna Usaha
Pihak-Pihak yang Terlibat
Kontrak
Klaim
Pengakuan Akuntansi
Pengukuran Akuntansi Sewa Guna Usaha
Penyusutan Aset Tetap Berasal dari Sewa Guna Usaha
Pelaporan dan Pengungkapan
Penutup
Bab 30: Akuntansi Pengakuan Pendapatan Kontrak Karya Atau Bagi Hasil
Pendahuluan
Penerimaan Bagian Bagi Hasil yang Belum Final adalah Bijaksana
Bila Penerimaan Sementara Bagi Hasil Dilakukan oleh BP Migas sebagai Entitas dengan Pemisahan Harta Negara
Pajak Kontrak Production Sharing
PSAP: Akuntansi Bagi Hasil Produksi
Kesimpulan
Indeks
Sampul belakang
