Penerimaan negara dari pajak dari pajak merupakan kontribusi terbesar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Begitu pentingnya perpajakan sehingga diseminasi pengetahuan perpajakan melalui pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan perpajakan di perguruan tinggi serta sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak semakin gencar dilakukan.

Buku ini membahas secara komprehensif konsep perpajakan dengan materi perundang-undangan perpajakan terbaru dan peraturan-peraturan perpajakan terkait lainnya, sehingga berguna sebagai diseminasi perpajakan. Beberapa bab dalam buku ini dilengkapi contoh perhitungan pajak dan pembahasan kasus yang biasanya terjadi dalam praktik, sehingga pembaca tidak saja dapat memahami konsep dan perhitungan lebih mendalam, tetapi juga sanggup mempraktikkan pengisian, penyetoran, dan pelaporan pajak.

Dimulai dengan pengetahuan dasar tentang perpajakan, jenis-jenisnya, dan contoh aplikasinya buku ini secara lengkap dan sederhana memberikan pengetahuan bagi mahasiswa, bendaharawan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah yang melakukan pemotongan/pemungutan pajak penghasilan atas pembayaran yang dilakukan, dan praktisi pajak yang ingin mendalami tata cara pelunasan, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak penghasilan.

>> Kunjungi juga www.penerbitsalemba.com untuk melihat berbagai produk (buku) dan layanan Penerbit Salemba Empat.

Pajak adalah kewajiban keuangan yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara atau institusi dan untuk digunakan untuk pembiayaan pengeluaran publik, termasuk pembangunan fasilitas negara. Penerimaan pajak sangat menentukan kelangsungan hidup suatu negara. Sayangnya, hal ini tidak sejalan dengan meratanya penerimaan pengetahuan pajak oleh masyarakat yang berimbas pada kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, ide-ide untuk terus memperluas pengajaran tentang pajak semakin berkembang, termasuk di kalangan institusi dan ahli/praktisi.

Hal yang dibutuhkan kemudian adalah buku penunjang yang membahas konsep perpajakan dengan materi perundang-undangan terbaru mengingat pembahasan tentang pajak juga terus berkembang sesuai aturan yang dikeluarkan pemerintah. Buku ini dilengkapi contoh perhitungan pajak dan pembahasan kasus yang umumnya terjadi dalam praktik, sehingga pembaca tidak saja dapat memahami konsep dan perhitungan lebih dalam. Selain itu, sanggup mempraktikkan pengisian, penyetoran, dan pelaporan pajak.

Sampul depan
Tentang Penulis
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab 1 • Dasar-Dasar Perpajakan
     Definisi
     Asas-Asas Perpajakan
     Jenis Pungutan Selain Pajak
     Kedudukan Hukum Pajak
     Fungsi Pajak
     Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak
     Jenis-Jenis Pajak
     Tata Cara Pemungutan Pajak
          1. Stelsel Pajak
          2. Asas Pemungutan Pajak
          3. Sistem Pemungutan Pajak
     Timbulnya Utang Pajak
     Berakhirnya Utang Pajak
     Penghindaran dan Pengelakan Pajak (Tax Avoidance and Tax Evasion)
          Pengelakan Pajak (Tax Evasion)
          Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
     Tarif Pajak
          1. Tarif Tetap
          2. Tarif Sebanding (Proporsional)
          3. Tarif Progresif
          4. Tarif Degresif (Menurun)
Bab 2 • Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
     Pengertian Umum
     Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
          Pengertian dan Fungsi NPWP
          Pengertian dan Fungsi Pengukuhan PKP
          Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP serta Pelaporan dan Pengukuhan PKP di KPP
          Tata Cara Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem E-Registration
          Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak
          Penghapusan NPWP
     Pemotongan/Pemungutan.
          Pemotongan PPh Pasal 21
          Pemungutan PPh Pasal 22
          Pemotongan PPh Pasal 23
          Pemotongan PPh Pasal 26
          Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
          Pemotongan PPh Pasal 15
          Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
          Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
     Pembayaran dan Penyetoran Pajak
          Batas Waktu Pembayaran
     Pelaporan dengan Surat Pemberitahuan
          Pengertian SPT
          Fungsi SPT
          Jenis SPT
          Bentuk SPT
          Isi SPT
          Tempat dan Cara Lain Pengambilan SPT
          Cara Penyampaian SPT
          Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan
          Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa
          Wajib Pajak PPh Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan SPT Pajak Penghasilan
          Batas Waktu Penyampaian SPT
          Pembetulan SPT
     Surat Ketetapan Pajak
          Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
          Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
          Surat Ketetapan Pajak Nihil
          Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
     Surat Tagihan Pajak
     Pembukuan dan Pencatatan
          Pembukuan
          Pencatatan
     Pemeriksaan
          Pengertian Pemeriksaan
          Jenis Pemeriksaan
          Tujuan Pemeriksaan
          Ruang Lingkup dan Kriteria Pemeriksaan Pajak
          Jangka Waktu Pemeriksaan
     Penyidikan
          Pengertian Penyidikan
          Siapa yang Melakukan Penyidikan
          Penghentian Penyidikan
     Surat Paksa
     Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali
          Keberatan
          Banding
          Peninjauan Kembali
Bab 3 • Pajak Penghasilan (Umum)
     Definisi
     Subjek Pajak
          Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri
          Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri
          Kewajiban Pajak Subjektif
          Tidak Termasuk Subjek Pajak
     Objek Pajak Penghasilan
          Objek Pajak yang dikenakan PPh Bersifat Final
          Tidak Termasuk Objek Pajak
     Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap
          Penentuan Besarnya Laba Bentuk Usaha Tetap
     Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
     Penghasilan Tidak Kena Pajak
          Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan
     Penilaian Aset
          Penilaian Aset dalam Hal Jual Beli
          Penilaian Aset dalam Hal Pertukaran Aset Non-moneter
          Pengalihan Aset dalam Rangka Likuidasi, Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pemecahan, atau Pengambilalihan Usaha
          Pengalihan Aset dalam Hal Hibah, Bantuan, dan Sumbangan
          Pengalihan Aset Sebagai Pengganti Saham
          Penilaian Persediaan
     Penyusutan dan Amortisasi
          Penyusutan
          Amortisasi
     Tarif Pajak
     Penghasilan Kena Pajak dan PPh yang Terutang
          Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Menyelenggarakan Pembukuan
          Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Menyelenggarakan Pembukuan
          Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
          Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Terutang Pajak dalam Suatu Bagian Tahun Pajak
     Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan
          Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan oleh Wajib Pajak Sendiri
Bab 4 • Pajak Penghasilan Pasal 21
     Pengertian
     Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
     Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak
          Hak Pemotong Pajak
          Kewajiban Pemotong Pajak
     Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21
     Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21
     Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
          Hak-Hak Wajib Pajak PPh Pasal 21
          Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21
     Objek Pajak Penghasilan Pasal 21
     Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21
     Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
          PPh Pasal 21 Bagi Pegawai
          Pegawai Tidak Tetap
          Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Peserta Kegiatan
     Tata Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21
          Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala
          Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
          Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Anggota Dewan Pengawas atau Dewan
Komisaris yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap, Mantan Pegawaiyang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus, atau Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur, dan Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai yang Menarik Dana Pensiun
          Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Bukan Pegawai
          Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Peserta Kegiatan
     Contoh-Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21
          Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap
          Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Uang Pensiun yang Dibayarkan Secara Berkala (Bulanan)
          Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Harian, Tenaga Harian Lepas, Penerima Upah satuan, dan Penerima Upah Borongan
          Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai
          Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Peserta Kegiatan yang Menerima atau Memperoleh Penghasilan Sehubungan dengan Keikutsertaannya dalam Suatu Kegiatan
     Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
          Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu
     Contoh Kasus
          Kasus Pemotongan PPh Pasal 21
          Kasus II Pemotongan PPh Pasal 21 (Bendaharawan Pemerintah)
Bab 5 • Pajak Penghasilan Pasal 22
     Pengertian
     Pemungut Pajak
     Objek Pajak
     Dikecualikan dari Objek Pajak Pajak Pasal 22
     Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22
     Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22
     Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
     Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif PPh Pasal 22
     Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22
     Contoh Penghitungan
     Contoh Kasus
          Kasus Pemungutan PPh Pasal 22
          Kasus II Pemungutan PPh Pasal 22
Bab 6 • Pajak Penghasilan Pasal 23
     Pengertian
     PEMOTONGAN DAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONGPA JAK PENGHASILAN PASAL 23
     Pemotongan dan Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23
          Dividen
          Bunga Termasuk Premium, Diskonto, dan Imbalan Sehubungan dengan Jaminan Pengembalian Utang
          Royalti
          Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan Sejenisnya
          Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta
          Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, dan Jasa Lain
     Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
     Tarif dan Dasar Pemotongan PPh Pasal 23
     Contoh Penghitungan
     Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23
          Saat Terutang dan Pemotongan Pajak PPh Pasal 23
          Tata cara Penyetoran dan Pelaporan
     Contoh Kasus
          Kasus Pemotongan PPh Pasal 23
          Kasus II Pemungutan PPh Pasal 23
Bab 7 • Pajak Penghasilan Pasal 24
     Pengertian
     Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri
     Penggabungan Penghasilan
     Penentuan Sumber Penghasilan
     Tata Cara Penghitungan Kredit Pajak luar Negeri
          Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri Wajib Orang Pribadi
          Kerugian di Dalam Negeri
          Kerugian di Luar Negeri
          Penghasilan Luar Negeri Bersumber dari Beberapa Negara
          Penghasilan yang Dikenakan Pajak yang Bersifat Final
          Perubahan Jumlah Penghasilan dari Luar Negeri
Bab 8 • Pajak Penghasilan Pasal 25
     Pengertian
     Menghitung Angsuran Bulanan
          Angsuran Pajak Bulan-Bulan sebelum Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh
          Anggsuran Pajak Apabila dalam Tahun Berjalan Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk Tahun Pajak yang Lalu
     Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu
          Wajib Pajak Berhak atas Kompensasi Kerugian
          Wajib Pajak Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur
          SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun yang Lalu Disampaikan setelah Lewat Batas Waktu yang Ditentukan
          Wajib Pajak Diberikan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan
          Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Mengakibatkan Angsuran Bulanan Lebih Besar dari Angsuran Bulanan Sebelum Pembetulan
          Terjadi Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Wajib Pajak
     Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
          PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Baru
          PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Bank dan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi
          Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak BUMN dan BUMD
          PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala
          PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Bab 9 • Pajak Penghasilan Pasal 26
     Pengertian
     Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26
     Objek Pajak Penghasilan Pasal 26
     Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26
     Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26
     Saat Terutang, Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26
Bab 10 • Pajak Penghasilan Bersifat Final
     Pengertian
     Pajak Penghasilan atas Bunga dan Deposito Lainnya
          Dasar Hukum
          Pengertian
          Objek dan Tarif
          Pemotong PPh
          Dikecualikan dari Pemotongan PPh
     Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara
          Dasar Hukum
          Pengertian
          Tarif dan Dasar Pengenaan pajak
          Pemotong PPh
          Dikecualikan dari Pemotongan PPh
     Bunga Simpanan yang Dibayarkan Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
          Dasar Hukum
          Objek Pajak
          Tarif Pajak
          Pemotong PPh
          Saat Terutang, Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
     Hadiah Undian
          Dasar Hukum
          Pengertian
          Objek Pajak
          Pengecualian Objek Pajak
          Tarif Pajak
          Pemotong PPh
     Transaksi Saham dan Sekuritas Lainnya
          Dasar Hukum
          Pengertian
          Objek Pajak
          Tarif Pajak
          Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
     Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
          Dasar Hukum
          Pengertian
          Objek Pajak
          Subjek Pajak
          Dikecualikan dari Subjek Pajak
          Tarif Pajak
          Tata Cara Pelunasan dan Pelaporan
     Usaha Jasa Konstruksi
          Dasar Hukum
          Pengertian
          Objek Pajak
          Tarif
          Pemotongan dan Penyetoran
     Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
          Dasar Hukum
          Objek Pajak
          Tarif Pajak
          Tata Cara Pelunasan
          Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
     Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
          Dasar Hukum
          Objek Pajak
          Subjek Pajak (Wajib Pajak)
          Tidak Termasuk Subjek Pajak (Wajib Pajak)
          Tarif Pajak
          Pengenaan Pajak Penghasilan
          Dasar Pengenaan Pajak
          Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang
          Hal-Hal Khusus
          Penyetoran dan Pelaporan
     Contoh Kasus
          Kasus Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
          Kasus Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
Bab 11 • Pajak Penghasilan Pasal 15
     Pengertian
     Pajak Penghasilan atas Perusahaan Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri
          Dasar Hukum
          Subjek Pajak
          Objek Pajak
          Tarif Pajak
          Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
     Pajak Penghasilan atas Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri
          Dasar Hukum
          Objek Pajak
          Subjek Pajak
          Tarif dan Dasar Pengenaan pajak
          Pemotongan dan Pelaporan
     Pajak Penghasilan atas Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
          Dasar Hukum
          Objek Pengenaan PPh
          Subjek Pajak
          Tarif dan Dasar Pengenaan pajak
          Tata Cara Pelunasan, Pemotongan, dan Pelaporan
Bab 12 • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
     Dasar Hukum
     Pengertian
     Barang Kena Pajak dan Pengecualian Barang Kena Pajak
          Barang Kena Pajak (BKP)
          Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
          Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP)
     Jasa Kena Pajak & Pengecualian Jasa Kena Pajak
          Jasa Kena Pajak
          Pengecualian Jasa Kena Pajak (JKP)
     Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
     Dikecualikan dari Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
     Objek Pajak
     Tarif Pajak
     Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN
          Harga Jual
          Penggantian
          Nilai Impor
          Nilai Ekspor
          Nilai Lain
     Penghitungan PPN
     Saat Terutang PPN
     Tempat Terutang PPN
     Saat Penyetoran dan Pelaporan PPN
     Saat Penyetoran dan Pelaporan PPN
          Pajak Masukan
          Pajak Keluaran
          PPN Kurang/Lebih Bayar
          PKP dengan Peredaran Bruto Jumlah Tertentu dan Kegiatan Usaha Tertentu
          Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan
          Tenggang Waktu Pengkreditan Pajak Masukan
          Penggabungan, Pemekaran, Pemecahan, dan Pengambilalihan Usaha
     Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP yang Melakukan Penyerahan Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
     Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu
     Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu
     Faktur Pajak
          Saat Penyerahan Diakui
          Bentuk dan Ukuran Faktur Pajak
          Tata Cara Pengisian Keterangan pada Faktur Pajak
          Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
          Faktur Pajak Gabungan
          Larangan Membuat Faktur Pajak
     Nota Retur atau Nota Pembatalan atas BKP yang Dikembalikan atau JKP yang Dibatalkan
          BKP yang Dikembalikan dan Pembuatan Nota Retur
          Nota Pembatalan JKP yang Dibatalkan
     Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN
     Kompensasi dan Restitusi
     PPN dan PPnBM atas Penyerahan Kepada Pemungut PPN
          Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN dan PPnBM oleh Bendaharawan Pemerintah dan KPKN
          PPN dan PPnBM Tidak Dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah
          Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atau PPnBM oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Migas dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi
          PPN dan PPnBM yang Tidak Dipungut oleh Kontraktor
     Impor dan/atau Penyerahan BKP/JKP yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN
          Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN
          Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
     PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
          Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
          Saat dan Tempat Pajak Terutang
          Penyetoran dan Pelaporan
     PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau
          Pengertian
          Dasar Perhitungan
          Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan
     PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan
          Pengertian
          Dasar Perhitungan
          Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan
     PPN atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar
          Pengertian
     PPN atas Penyerahan Produk Rekaman Suara
          Pengertian
     PPN atas Penyerahan Barang Dagangan oleh Pedagang Eceran Selain yang Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
          Pengertian
          Dasar Perhitungan
          Pemungutan dan Penyetoran
     PPN atas Penyerahan Jasa Boga dan Katering
          Pengertian
          Objek Pajak
          Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
     PPN Atas Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir
          Pengertian
          Objek Pajak
          Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
     Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
          Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah
          Barang Kena Pajak Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan PPnBM
          Tata Cara Penghitungan PPnBM
          Barang Kena Pajak Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenakan PPnBM
     Contoh Kasus
Bab 13 • Pajak Bumi dan Bangunan
     Dasar Hukum
     Pengertian
     Objek Pajak
     Dikecualikan dari Objek Pajak
     Subjek Pajak
     Tarif Pajak
     Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung Pajak
          Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
          Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
          Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
          Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan
          Contoh Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
     Tahun Pajak, Saat, dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang
          Tempat yang Menentukan Pajak Terutang
     Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan Surat Ketetapan Pajak
     Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
     Keberatan dan Banding
          Keberatan
          Banding
     Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
          Besarnya Pengurangan
     Pengalihan PPB Perdesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah
          Pengertian
          Berlakunya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota
Bab 14 • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
     Dasar Hukum
     Pengertian Umum
     Objek Pajak
     Objek Pajak yang Tidak Dikenakan BPHTB
     Subjek Pajak
     Tarif Pajak
     Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
          Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
          Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
          Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)
          Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
     Saat dan Tempat BPHTB Terutang
          Saat Terutang
          Tempat BPHTB Terutang
     Pembayaran, Penetapan, dan Penagihan BPHTB
     Keberatan dan Banding
          Keberatan
          Banding
     Pengurangan BPHTB
     Pengembalian Kelebihan Pembayaran
     Ketentuan Bagi Pejabat
     Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Bab 15 • Bea Meterai
     Dasar Hukum
     Pengertian Umum
     Objek Bea Meterai
     Tarif Bea Meterai
     Objek yang Tidak Dikenakan Bea Meterai
     Saat Terutang Bea Meterai
     Benda Meterai, Penggunaan, dan Cara Pelunasannya
          Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai
          Penggunaan Meterai
          Cara Pelunasan Bea Meterai
     Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian
     Ketentuan Khusus
     Ketentuan Pidana
     Daluwarsa
Daftar Pustaka
Indeks
Sampul belakang