Good corporate governance (GCG) telah menjadi topik yang hangat dalam dunia bisnis awal abad ke-21 ini. Meski demikian, upaya membangun GCG tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi memerlukan komitmen, konsistensi, dan kesungguhan dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu manajemen perusahaan, karyawan, komisaris, pemegang saham, hingga pihak regulator (pemerintah), serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan konsekuen, maka diharapkan perusahaan akan memperoleh berbagai manfaat dan menjadi sustainability company dalam wujud triple bottom line atau 3P (Profit, People, Planet).

The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi merupakan buku yang mengulas mengenai konsep GCG dan upaya implementasi GCG dengan dilengkapi beberapa contoh di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perbankan, dan perusahaan publik. Buku yang ditulis oleh seorang praktisi sekaligus akademisi ini disusun secara sistematis yang menyeimbangkan antara teori dan implementasi. Edisi ke-2 buku ini menyempurnakan bahasan materi buku edisi perdana yang telah terbit sebelumnya. Buku ini perlu dibaca tidak hanya oleh para praktisi manajemen di lingkungan BUMN, perbankan, ataupun perusahaan publik lainnya, namun juga oleh para auditor internal, auditor eksternal (KAP), birokrat, regulator, ataupun kalangan akademisi.

Tata kelola (governance) dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip atau tata cara yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan. Karena itu, tata kelola perusahaan (corporate governance) merupakan prinsip-prinsip atau tata cara sebagai dasar suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan atau organisasi bisnis.

Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance—GCG) merupakan penyelenggaraan berbagai fungsi perusahaan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan/manajemen yang baik. Dalam hal ini, perusahaan berusaha mengelola sumber dayanya secara efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif dengan menerapkan lima prinsip umum GCG dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Lima prinsip umum GCG ini adalah transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran (fairness). Dengan menerapkan prinsip GCG dalam pengelolaan, praktik bisnis perusahaan menjadi sehat. Perusahaan pun dapat memberikan layanan yang bermutu dan berkesinambungan, serta menciptakan nilai tambah (value-added), bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder).

Dalam dunia bisnis di Indonesia, konsep GCG mulai dikenal sejak 1997, yaitu ketika Indonesia diterpa oleh krisis ekonomi. Konsep ini kian populer atau menjadi topik yang hangat 10 tahun sejak saat itu, atau sekitar awal abad ke-21.

Akan tetapi, upaya menerapkan GCG tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Upaya ini memerlukan komitmen, konsistensi, dan kesungguhan dari perusahaan dan berbagai pemangku kepentingannya, yaitu manajemen perusahaan, karyawan, komisaris, pemegang saham, hingga pihak regulator (pemerintah), serta pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan akan memperoleh berbagai manfaat dan bahkan dapat menjadi sustainability company jika bisa mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan konsekuen.

Sampul depan
Persembahan
Tentang Penulis
Sambutan Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi an Bisnis (FEB) Universitas Trisakti Jakarta
Sambutan Ketua DPW Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) Jakarta
Endorsement
Kata Pengantar
Ucapan Terima Kasih
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Bab 1 Fundamental Corporate Governance
     1.1 Pengertian, Konsep, Tujuan, Dan Ruang Lingkup
          1.1.1 Pengertian Corporate Governance
          1.1.2 Konsep Corporate Governance
          1.1.3 Tujuan Corporate Governance
          1.1.4 Ruang Lingkup Corporate Governance
     1.2 Prinsip-Prinsip Corporate Governance
          1.2.1 Prinsip Transparansi
          1.2.2 Prinsip Akuntabilitas
          1.2.3 Prinsip Responsibilitas
          1.2.4 Prinsip Independensi
          1.2.5 Prinsip Kesetaraan
     1.3 Perbandingan Prinsip Corporate Governance
          1.3.1 Prinsip-Prinsip Corporate Governance menurut OECD
          1.3.2 Prinsip-Prinsip Corporate Governance menurut Bank Indonesia
          1.3.3 Prinsip-Prinsip Corporate Governance menurut Kementerian BUMN
          1.3.4 Prinsip-Prinsip Corporate Governance menurut KNKG
     1.4 Proses Corporate Governance
     1.5 Organ Perusahaan
          1.5.1 RUPS menurut UU Perseroan Terbatas
          1.5.2 RUPS menurut Kementerian BUMN
     1.6 Perkembangan Corporate Governance Di Indonesia
Bab 2 Direksi dan Komisaris
     2.1 Fungsi Direksi Dan Dewan Komisaris
     2.2 Manual Dewan Direksi Dan Komisaris
     2.3 Regulasi Direksi
          2.3.1 Direksi menurut UU BUMN
          2.3.2 Direksi menurut Peraturan Menteri BUMN
          2.3.4 Direksi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
     2.4 Regulasi Komisaris
          2.4.1 Komisaris menurut UU BUMN
          2.4.2 Komisaris menurut UU Perseroan Terbatas
          2.4.3 Komisaris menurut UU Pasar Modal
          2.4.4 Komisaris menurut Peraturan Bursa Efek
          2.4.5 Komisaris dan Komisaris Independen menurut Peraturan OJK
          2.4.6 Komisaris menurut Komite Nasional GCG
          2.4.7 Komisaris menurut ISICOM
          2.4.8 Komisaris dan Komisaris Independen di Perbankan
     2.5 Program Orientasi Bagi Anggota Direksi Dan Komisaris Baru
          2.5.1 Program Pengenalan Perusahaan di BUMN
          2.5.2 Program Pengenalan Perusahaan di Perusahaan Publik
     2.6 Peran Direktur Dan Komisaris Independen
          2.6.1 Pengertian Direktur dan Komisaris Independen
          2.6.2 Persyaratan dan Masa Jabatan Direktur dan Komisaris Independen
          2.6.3 Kendala dalam Implementasi Direktur dan Komisaris Independen
Bab 3 Komite Audit dan Komite Lainnya
     3.1 Pengertian Komite Audit
     3.2 Studi Perbandingan Komite Audit
          3.2.1 Studi Perbandingan Komite Audit
          3.2.2 Komite Audit di Amerika Serikat
          3.2.3 Komite Audit di Inggris
          3.2.4 Komite Audit di Kanada
     3.3 Regulasi Komite Audit Di Indonesia
          3.3.1 Komite Audit menurut UU BUMN
          3.3.2 Komite Audit menurut Kementerian BUMN
          3.3.3 Komite Audit menurut Bursa Efek
          3.3.4 Komite Audit menurut Komite Nasional GCG
          3.3.5 Komite Audit menurut Bank Indonesia
     3.4 Efektivitas Kerja Komite Audit
     3.5 Komunikasi Komite Audit
          3.5.1 Komunikasi Komite Audit dengan Dewan Komisaris
          3.5.2 Komunikasi Komite Audit dengan Manajemen
          3.5.3 Komunikasi Komite Audit dengan Auditor Internal
          3.5.4 Komunikasi Komite Audit dengan Auditor Eksternal
     3.6 Implementasi Prinsip GCG Di Komite Audit
          3.6.1 Prinsip Independensi Komite Audit
          3.6.2 Prinsip Transparansi Komite Audit
          3.6.3 Prinsip Akuntabilitas Komite Audit
          3.6.4 Prinsip Pertanggungjawaban Komite Audit
          3.6.5 Prinsip Kewajaran Komite Audit
     3.7 Audit Committee—Self Assessment Checklist
     3.8 Komite Lainnya
          3.8.1 Komite-Komite Lainnya di BUMN
          3.8.2 Komite-Komite Lainnya di Perbankan
Bab 4 Sekretaris Perusahaan
     4.1 Pengertian Sekretaris Perusahaan
     4.2 Sekretaris Perusahaan Di Perusahaan Publik
     4.3 Sekretaris Perusahaan Di BUMN
Bab 5 Sistem Pengendalian Internal
     5.1 Pengendalian Internal
     5.2 COSO Framework—Integrated Approach (2013 Version)
          5.2.1 Lingkungan Pengendalian
          5.2.2 Penilaian Risiko
          5.2.3 Aktivitas Pengendalian
          5.2.4 Informasi dan Komunikasi
          5.2.5 Pemantauan (Monitoring)
     5.3 Keterbatasan Pengendalian Internal
     5.4 Penyebab Kegagalan Dalam Implementasi Pengendalian
     5.5 Pelaporan Efektivitas Pengendalian Internal
     5.6 Sistem Pengendalian Internal
          5.6.1 Sistem Pengendalian Internal di BUMN
          5.6.2 Sistem Pengendalian Internal di Perusahaan Publik
     5.7 Auditor Internal (Satuan Pengawasan Internal)
          5.7.1 Paradigma Baru Auditor Internal
          5.7.2 Internal Audit (Pengawasan Intern) pada BUMN
          5.7.3 Internal Audit di Perusahaan Publik
          5.7.4 Pendekatan Audit Berbasis Risiko
          5.7.5 Audit Internal Bernilai Tambah
          5.7.6 Peran Auditor Internal dalam Kecurangan
          5.7.7 Peran Auditor Internal dalam Mewujudkan GCG
Bab 6 Sarbanes Oxley Act (SOX)
     6.1 Pengertian SOX
     6.2 Tujuan SOX
     6.3 Kepatuhan Terhadap SOX
     6.4 Implementasi SOX
Bab 7 Good Corporate Governance (GCG) di BUMN
     7.1 Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan BUMN
          7.1.1 Regulasi PKBL
          7.1.2 Kendala PKBL
     7.2 Kontrak Manajemen/Statement Of Corporate Intent
          7.2.1 Pengertian Statement of Corporate Intent
          7.2.2 Tujuan Statement of Corporate Intent
          7.2.3 Isi Statement of Corporate Intent
          7.2.4 Penerapan SCI
     7.3 Uji Kepatutan Dan Kelayakan Direksi BUMN
          7.3.1 Pengertian Uji Kepatutan dan Kelayakan
          7.3.2 Rekrutmen Direksi menurut UU BUMN
          7.3.3 Rekrutmen Direksi menurut Kementerian BUMN
          7.3.4 Mekanisme Seleksi
     7.4 Pengelolaan Aset Tetap BUMN
          7.4.1 Pengertian Aset Tetap BUMN
          7.4.2 Prinsip GCG dalam Pengelolaan Aset BUMN
          7.4.3 Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN
     7.5 Pengelolaan Teknologi Informasi Di BUMN
          7.5.1 Pentingnya Teknologi Informasi
          7.5.2 Kebijakan Teknologi Informasi BUMN
          7.5.3 Kerangka Kerja Tata Kelola TI BUMN
          7.5.4 Panduan Penyusunan Pengelolaan TI BUMN
     7.6 Pengukuran Terhadap Penerapan GCG di BUMN
          7.6.1 Ketentuan Kementerian BUMN
          7.6.2 Pengukuran oleh Internal/Self Assessment GCG
     7.7 Penilaian BUMN Bersih
          7.7.1 Tujuan Penilaian BUMN Bersih
          7.7.2 Dasar Kegiatan
          7.7.3 Sasaran, Ruang Lingkup Penilaian, dan Jadwal Survei
          7.7.4 Responden, Metode Penyampaian Kuesioner, dan Pengolahan Data
          7.7.5 Implementasi BUMN Bersih
     7.8 Pengadaan Barang Dan Jasa Di BUMN
          7.8.1 Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa BUMN
          7.8.2 Implementasi Pengadaan Barang Jasa BUMN
Bab 8 Perbankan, Pelaporan Keuangan, dan Persaingan Usaha
     8.1 Perbankan
          8.1.1 GCG di Perbankan
          8.1.2 Transparansi di Perbankan
          8.1.3 Pengawasan Perbankan
          8.1.4 Peringkat GCG di Perbankan
     8.2 Pelaporan Keuangan
          8.2.1 Transparansi Laporan Keuangan
          8.2.2 E-Reporting System
          8.2.3 Annual Report Award (ARA)
          8.2.4 Kecurangan Pelaporan Keuangan
     8.3 Persaingan Usaha
          8.3.1 Pengertian Persaingan Usaha
          8.3.2 Persaingan Usaha yang Sehat
          8.3.3 Persaingan Usaha Tidak sehat
          8.3.4 Implementasi Prinsip GCG
     8.4 Tender Secara Elektronik (E-Procurement)
          8.4.1 Pengertian e-Procurement
          8.4.2 Manfaat e-Procurement
          8.4.3 Implementasi e-Procurement
          8.4.4 Kendala e-Procurement
Bab 9 Tanggung Jawab Sosial, Budaya, Moral, dan Etika Perusahaan
     9.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
          9.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
          9.1.2 Jenis-Jenis Tanggung Jawab Perusahaan
          9.1.3 Konsep Triple Bottom Line
          9.1.4 Corporate Citizenship
          9.1.5 Manfaat CSR
     9.2 Budaya Perusahaan
          9.2.1 Pengertian Budaya Perusahaan
          9.2.2 Falsafah Perusahaan
          9.2.3 Nilai-Nilai Budaya
          9.2.4 Hubungan GCG dengan Budaya Perusahaan
     9.3 Moral Bersih Transparan Dan Profesional (BTP)
          9.3.1 Nilai Dasar dan Pedoman Perilaku
          9.3.2 Tujuan Gerakan Moral BTP
          9.3.3 Implementasi Gerakan Moral BTP
     9.4 Moralitas Agama
          9.4.1 GCG dan Ajaran Agama
          9.4.2 GCG dan Spiritual Company
          9.4.3 GCG dan Spirit Piagam Madinah
          9.4.4 GCG di Lembaga Keuangan Islam
     9.5 Etika Bisnis
          9.5.1 Pengertian Etika Bisnis
          9.5.2 Standar Etika Bisnis
          9.5.3 Pelanggaran Etika Bisnis
     9.6 Etika Kerja
          9.6.1 Pengertian Etika Kerja
          9.6.2 Standar Etika Kerja
          9.6.3 Konflik Etika Kerja
     9.7 Etika Profesi (Profesional Ethics)
          9.7.1 Aturan Etika Akuntan Manajemen
          9.7.2 Aturan Etika (Kode Etik) Auditor Internal
Bab 10 GCG dan Sumber Daya Manusia
     10.1 Manajemen/Pengelolaan Sumber Daya Manusia
     10.2 Prinsip GCG Dalam Manajemen SDM
     10.3 Pakta Integritas
          10.3.1 Pengertian Pakta Integritas
          10.3.2 Modul Pakta Integritas
          10.3.3 Manfaat Implementasi Pakta Integritas
     10.4 Sinergi Serikat Pekerja Dan Manajemen Perusahaan
          10.4.1 Pengertian Serikat Pekerja
          10.4.2 Serikat Pekerja versus Manajemen
          10.4.3 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
          10.4.4 Sinergi Serikat Pekerja dengan Manajemen
          10.4.5 Manfaat Sinergi antara Serikat Pekerja dan Manajemen
Bab 11 GCG di Indonesia: Peluang dan Tantangan
     11.1 Corruption Perception Index
     11.2 Peluang
     11.3 Tantangan
Bab 12 Sustainability Reporting dan Audit Lingkungan
     12.1 Sustainability Reporting
          12.1.1 Pengertian Sustainability Reporting
          12.1.2 Proses Penyajian Sustainability Reporting
          12.1.3 Implementasi Sustainability Reporting
          12.1.4 Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA)
          12.1.5 Sustainability Management
     12.2 Audit Lingkungan
          12.2.1 Pengertian Audit Lingkungan
          12.2.2 Fungsi Audit Lingkungan
          12.2.3 Manfaat Audit Lingkungan
          12.2.4 Sasaran Audit Lingkungan
          12.2.5 Ruang Lingkup Audit Lingkungan
          12.2.6 Jenis-Jenis Audit Lingkungan
          12.2.7 Kunci Keberhasilan Audit Lingkungan
          12.2.8 Perbedaan Audit Lingkungan dengan Amdal
          12.2.9 Sanksi terhadap Pelanggaran Aspek Lingkungan
Bab 13 Whistleblowing System dan Gratifika
     13.1 Whistleblowing System
          13.1.1 Pengertian Whistleblowing System
          13.1.2 Tujuan dan Sasaran Whistleblowing System
          13.1.3 Manfaat Whistleblowing System
          13.1.4 Implementasi Whistleblowing System
     13.2 Gratifikasi
          13.2.1 Pengertian Gratifikasi
          13.2.2 Regulasi tentang Gratifikasi
          13.2.3 Pengendalian Gratifikasi
          13.2.4 Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
          13.2.5 Sanksi atas Pelanggaran Gratifikasi
Bab 14 Manajemen Risiko
     14.1 Pengertian Risiko Dan Manajemen Risiko
          14.1.1 Pengertian Risiko
          14.1.2 Pengertian Manajemen Risiko
     14.2 Jenis-Jenis Risiko
     14.3 Manfaat Manajemen Risiko
     14.4 Implementasi Manajemen Risiko
          14.4.1 Manajemen Risiko di BUMN
          14.4.2 Manajemen Risiko di Perbankan
          14.4.3 Manajemen Risiko di Perusahaan Publik
     14.5 Peranan Manajemen Risiko
Bab 15 GCG AWARD
     15.1 CGPI AWARD
     15.2 OJK-IICD AWARD
Daftar Pustaka
Indeks
Sampul belakang